Jakarta, TERITORIAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.
Keputusan ini menjadi babak baru setelah RUU Perampasan Aset diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.
Sebelum mengetuk palu pengesahan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan yang hadir.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan dalam rapat paripurna.
“Setuju,” jawab anggota DPR yang hadir.
Dengan persetujuan tersebut, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang. Rapat paripurna turut dihadiri sejumlah pimpinan DPR, di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah memastikan bahwa pengesahan akan dilakukan pada Kamis. Ia menyebut regulasi tersebut merupakan hasil kerja panjang DPR bersama pemerintah.
DPR Rampungkan 397 Daftar Masalah
Sebelum disahkan, RUU Perampasan Aset telah melewati pembahasan tingkat I antara Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Setelah seluruh pembahasan selesai, Komisi III DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU tersebut ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat tingkat I kemudian meminta persetujuan seluruh anggota Komisi III dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan ke rapat paripurna.
Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.
Korupsi hingga Penipuan Online Bisa Jadi Sasaran
Salah satu poin penting dalam UU Perampasan Aset adalah perluasan jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset.
Aturan ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah kejahatan lain yang menghasilkan keuntungan secara melawan hukum.
Wakil Menteri Hukum Eddy OS Hiariej menjelaskan, cakupan tindak pidana dalam aturan tersebut meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, penyelundupan senjata, perdagangan orang, hingga penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan cakupan tersebut, aset yang berasal dari kejahatan seperti penipuan investasi dan penggelapan berbasis digital juga dapat menjadi sasaran penelusuran dan perampasan sesuai ketentuan hukum.
UU ini juga mengatur jenis dan kriteria aset yang dapat dirampas, termasuk tata cara penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Mengatur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Hal lain yang menjadi perhatian dalam UU Perampasan Aset adalah penerapan mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku.
Melalui mekanisme ini, negara dapat mengajukan perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kondisi tertentu, meskipun proses pidana terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan tidak dapat dilanjutkan.
Misalnya, ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau keberadaannya tidak diketahui sehingga proses pidananya tidak dapat berjalan.
Namun, mekanisme tersebut bukan berarti negara dapat mengambil harta seseorang secara sepihak.
Proses perampasan tetap harus mengikuti prosedur hukum dan melalui pemeriksaan pengadilan. Aset yang menjadi objek perampasan juga harus memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang.
Selain itu, perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku apabila proses hukum masih dapat dilanjutkan.
Hak Pihak Ketiga dan Korban Ikut Dilindungi
UU Perampasan Aset juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki iktikad baik.
Ketentuan ini penting untuk mencegah orang yang tidak terlibat dalam tindak pidana kehilangan hak atas asetnya hanya karena memiliki hubungan kepemilikan atau transaksi dengan pihak yang sedang tersangkut perkara.
Pihak ketiga diberikan kesempatan untuk membuktikan hak dan kepentingannya atas aset yang menjadi objek perampasan.
Selain itu, regulasi tersebut mengatur pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat.
Pengelolaan aset hasil tindak pidana juga menjadi perhatian tersendiri. Pemerintah akan mengatur badan yang memiliki kewenangan untuk menyimpan, mengamankan, memelihara, memanfaatkan, hingga menjual aset yang telah dirampas.
Pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Pengesahan Dikritik karena Draf Dinilai Kurang Terbuka
Di balik pengesahan UU Perampasan Aset, proses pembahasannya sempat mendapat sorotan dari masyarakat sipil, terutama terkait keterbukaan dokumen kepada publik.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, sebelumnya mengkritik draf terbaru RUU Perampasan Aset yang dinilai sulit diakses masyarakat.
Menurut Agus, keterbukaan draf sangat penting karena regulasi tersebut memberikan kewenangan besar kepada negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana.
Ia menilai masyarakat sipil dan kalangan akademisi seharusnya memiliki kesempatan memeriksa isi aturan, terutama mengenai mekanisme pembuktian, perlindungan pihak ketiga, pengelolaan aset sitaan, serta pengawasan terhadap aparat.
Kekhawatiran tersebut juga disampaikan Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang meminta DPR dan pemerintah membuka naskah resmi RUU beserta daftar inventarisasi masalahnya.
Koalisi menilai keterbatasan akses terhadap dokumen pembahasan dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang.
Dengan demikian, pengesahan UU Perampasan Aset tidak hanya menjadi langkah baru dalam pemberantasan korupsi, tetapi juga menyisakan tuntutan agar penerapannya dilakukan secara transparan dan dapat diawasi publik.
Penantian 18 Tahun Akhirnya Terjawab
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, sebelumnya menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai kabar baik bagi masyarakat setelah menunggu hampir 18 tahun.
Ia berharap kehadiran regulasi tersebut dapat memperkuat upaya negara dalam memberantas korupsi dan mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR Safaruddin menegaskan bahwa tujuan perampasan aset tidak boleh hanya berfokus pada pengembalian kerugian negara.
Menurutnya, pemulihan aset juga harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan memperkuat kedaulatan ekonomi.
Kini, setelah resmi disahkan DPR, tantangan berikutnya adalah memastikan UU Perampasan Aset dapat diterapkan secara efektif.
Penegakan hukum harus berjalan seimbang, yakni mampu mengejar hasil kejahatan sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.

