Jakarta, TERITORIAL.COM – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran terhadap 704 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri. Salah satu perubahan jabatan yang menjadi sorotan adalah pencopotan Irjen Ahrie Sonta dari posisi Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
Ahrie kini dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri. Pergantian jabatan tersebut juga terjadi terhadap dua perwira tinggi lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi yang sama-sama ditempatkan sebagai Pati Yanma Polri.
Mutasi tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram (ST) Kapolri yang diterbitkan pada 20 November 2026. Keempat surat itu masing-masing bernomor ST/2598/XI/KEP/2026, ST/2599/XI/KEP/2026, ST/2600/XI/KEP/2026, dan ST/2601/XI/KEP/2026.
Khusus dalam ST/2598/XI/KEP/2026, terdapat 107 personel yang masuk dalam daftar mutasi. Surat telegram tersebut ditandatangani atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Polri, Irjen Deni Dharmapala.
Ahrie Sonta Digantikan Iksantyo Bagus Pramono
Dalam surat telegram tersebut, Kapolri menunjuk Brigjen Iksantyo Bagus Pramono sebagai Kadivkum Polri yang baru untuk menggantikan Ahrie Sonta.
Sebelum mendapat jabatan tersebut, Iksantyo menjabat sebagai Kepala Biro Penyusunan dan Dokumentasi Informasi Hukum (Karosundokinfokum) Divkum Polri.
Sementara itu, Ahrie yang sebelumnya menduduki jabatan Kadivkum kini ditempatkan sebagai Pati Yanma Polri.
Perubahan jabatan juga dialami Irjen Eko Hadi Santoso. Eko sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Kini, ia dimutasi menjadi Pati Yanma Polri.
Hal serupa dialami Irjen Slamet Uliandi. Sebelumnya, Slamet merupakan Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur. Dalam mutasi terbaru, ia juga ditempatkan sebagai Pati Yanma Polri.
Tiga Jenderal Terseret Kasus Dugaan Penyadapan
Perpindahan jabatan Ahrie, Eko, dan Slamet menjadi perhatian karena ketiganya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Selain ketiga nama tersebut, perkara ini juga menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Dengan demikian, empat perwira tinggi Polri yang disebut sebagai tersangka dalam perkara tersebut adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Slamet Uliandi, dan Eko Hadi Santoso.
Dugaan penyadapan dalam perkara ini disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Dalam proses penyidikan, Slamet Uliandi disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya disebut dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Enam Kapolda Juga Mendapat Penugasan Baru
Selain mutasi tiga perwira tinggi yang terseret kasus dugaan penyadapan, perombakan kali ini juga menyentuh sejumlah jabatan strategis di tingkat kepolisian daerah.
Sedikitnya enam perwira tinggi mendapat penugasan baru sebagai Kapolda. Salah satunya Irjen Alfred Papare yang ditunjuk menjadi Kapolda Papua, menggantikan Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin.
Kemudian, Irjen Edfrie R. Maith dipercaya menjabat Kapolda Papua Barat. Posisi Kapolda Bengkulu diberikan kepada Brigjen Augustinus Berlianto Pangaribuan.
Perubahan juga terjadi di wilayah lain. Irjen Langgeng Purnomo ditunjuk sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Abioso Seno Aji dipercaya menjadi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sedangkan Irjen Almas Widodo Kolopaking mendapat jabatan sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.
Pergantian tersebut turut diikuti dengan pergeseran sejumlah jabatan Wakapolda di beberapa wilayah, termasuk Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, DIY, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.
Polri Sebut Mutasi sebagai Penyegaran Organisasi
Menanggapi mutasi besar-besaran tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan bahwa rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi kepolisian.
Menurut Johnny, penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, hingga integritas.
Pertimbangan tersebut diperlukan agar setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai kebutuhan organisasi.
Polri juga berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing.
Johnny menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional. Ia berharap para pejabat baru mampu menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta memberikan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dengan total 704 perwira yang mengalami mutasi dan rotasi, kebijakan ini menjadi salah satu perombakan personel berskala besar di lingkungan Polri pada November 2026. Perubahan tersebut mencakup jabatan di tingkat Mabes Polri hingga kepolisian daerah.

