Depok, Teritorial.com – Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Mohammad Nasir mengatakan radikalisme dalam kampus berasal dari orang luar. Kendati juga tak menutup kemungkinan juga ada dari dalam.
Oleh karenanya Menristek meminta agar para rektor menindak tegas. Hal tersebut berkaca pada apa yang terjadi di Insitut Teknologi Surabaya (ITS) yang berujung pada pemecatan satu Dekan dan tiga dosen yang terbukti terlibat dan mendukung gerakan yang anti terhadap Pancasila.
“Kami tugaskan rektor untuk bertindak tegas, jelas dan terukur jika menemukan gejala indikasi radikalisme di kampus. Rektor harus memantau semua dosen, . Kami di Kemenristekdikti juga terus melakukan pemantauan serta menanamkan pemahaman ajaran ajaran bela negara dan cinta tanah air,” kata Nasir usai acara ground breaking Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Rabu (5/6/2018).
Dikatakan bahwa, pihaknya memiliki database yang bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sehingga rektor dan juga segenap perangkatnya bisa terpantau di dalam database tersebut termasuk aktivitas mereka di sosial media.
“Yang ada indikasi mencurigakan nanti bisa di scanning. Kan tidak semuanya. Hanya yang terindikasi saja yang dipantau. Nanti kami juga akan lakukan pendekatan pendekatan agar mereka yang terpapar radikalisme bisa terbebas dari hal tersebut,” ucapnya.
Menristekdikti juga menilai tidak perlu adanya peraturan baru untuk mengatasi radikalisme di universitas universitas. Hal terpenting adalah rektor mampu bertindak tegas, jelas dan terukur. Nasir menegaskan agar para mahasiswa tidak berlindung di balik alasan kebebasan berdemokrasi, berorganisasi atau berekspresi.
Atas fenomena tersebut, Pihak Kepolisian berkoordinasi dengan Menristekdikti melakukan ketegorisasi hingga pendalaman terhadap sejumlah kampus-kampus yang sebelumnya memang terindikasi terjangkit virus radikalisme.
Namun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah untuk melakukan Verifikasi ulang terkait kampus-kampus yang dikatakan sebagai sarang radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Sebelumnya, beredar list 7 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terpapar paham radikalisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan tertangkapnya tiga alumni Universitas Riau yang merencanakan serangan teror ke Gedung DPR dan Gedung DPRD Riau, dengan merakit bom di lingkungan kampus.
Menurutnya, kampus merupakan tempat menimba ilmu pengetahuan dan mencari pengalaman berorganisasi seluas-luasnya. Jadi, apabila kampus saat ini dikatakan sebagai tempat menghimpun ajaran radikal itu tidak tepat dan perlu diverifikasi ulang.
“Kalau betul bahwa kampus adalah tempat seperti itu, ya berarti ini adalah kegagalan dari sistem pendidikan kita. Tidak semua kampus adalah tempat menjalankan aktivitas terorisme dan radikalisme,” ungkap politisi asal Partai Gerindra tersebut. (SON)
