Jakarta, Teritorial.Com – Akar konflik sosial di masyarakat Maluku telah sepenuhnya terselesaikan namun Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sarasehan Nasional menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman bangsa tentang bagaimana belajar resolusi konflik di Maluku.
JK dalam kesempatan yang sama mengatakan konflik Maluku yang terjadi di masa lalu karena masalah ekonomi dan politik. JK menjelaskan banyak pihak menyebut konflik di Maluku karena masalah agama merupakan kekeliruan semata.
Adapun agama hanya dalam kasus tersebut hanya sebagai sasaran antara dimana isu tersebut kemudian sengaja dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan kelompok tertentu. Adapun permasalahan yang sebenarnya soal ekonomi dan politik hampir sama sekali tidak terlihat.
“Apabila berbicara tentang konflik Maluku banyak orang menyangka bahwa itu konflik agama. Memang pada akhirnya adalah konflik agama, tapi sebabnya bukan konflik agama,” kata JK di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/7/2018).
JK kemudian menceritakan kehidupan beragama yang harmonis di Maluku di masa lalu. Masyarakat Maluku kala itu menggantungkan hidup pada hasil perikanan laut, cengkeh, dan rempah-rempah. “Tahun 1992 terjadi penurunan harga cengkeh. Ada yang memonopoli cengkeh, maka harga cengkeh turun drastis,” ujarnya.
Turunnya harga cengkeh itu membuat pendapatan masyarakat menurun dan menimbulkan kemiskinan. Hal tersebut terjadi selama beberapa tahun dan membuat ketidakseimbangan di masyarakat.
“Di lain pihak banyak pendatang pekerja kasar, orang Makassar jadi tukang becak. Tapi kemudian karena kerajinan, mereka menjadi pedagang di pasar, sehingga jadi ekonomi sebagian dilaksanakan oleh pendatang,” ucapnya. (SON)
