Washington D. C., Teritorial.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump baru saja merilis National Security Strategy (NSS). Dalam dokumen tersebut pemerintah AS menekankan pada perkembangan fenomena dunia terbarui, dimana Russia, Tiongkok ditenggarai sebagai kekuatan revisionis di era kontemporer. Tidak jarang menunjukan sikap kontra-produktif terhadap kepentingan AS, beberapa pengamat menilai bahwa “competitive diplomacy” merupakan gambaran yang tepat dalam melihat persaingan yang terjadi diantara aktor dominan tersebut.
Dilansir fpri.org (foreign policy research Institute), 19/12/2017, AS di berbagai forum sebelumnya telah menekankan bahwa penamaan Indo-Pasifik, hingga perlunya eksistensi India sebagai bagian dari upaya mengamankan kepentingan nasional AS di kawasan. Melalui NSS Trump menegaskan bahwa terdapat empat poin utama yang menjadi perhatian khusus pemerintah AS saat ini. 1) Melindungi warganegara AS. 2), Mempromosikan kemajuan kesejahteraan AS. 3), Menjamin prospek perdamaian dunia. 4) Perluasan pengaruh AS di dunia yang juga sebagai perwujudan stabilitas hegemoni.
Ke empat, pillar tersebut menjadi pembeda dengan dokumen NSS di era George W. Bush, dimana saat itu spesifikasi terhadap sebuah isu di kawasan belum menempati perhatian khusus “penekanan terhadap Indo-Pasifik juga dikatakan sebagai hal pembeda, dimana kecenderungan NSS sebelumnya berada pada kawasan Eropa dan Timur Tengah”. Jelas Trump dihadapan para senator dan petinggi militer.
Namun begitu pengamat senior U.S – India Programme Analysis, Alyssa Ayres kepada Council of Foreign Relation 19/12/2017, menjelaskan bahwa rezim Bush tepatnya tahun 2002, konteks Indo-Pasifik secara tidak langsung juga turut menjadi perhatian pemerintahan. Saat itu Bush menempatkan kepentingan nasional AS melalui upaya j peneguhan kehadiran militer AS sebagai kekuatan Hegemon yang juga berpengaruh besar terhadap Samudera Hindia sebagai Sea Lanes of Communication (SLOC).
Ayres, dalam keterangan lanjutan menyatakan, tidak secara langsung menyebutkan Indo-Pasifik, namun kekhawatiran terhadap fenomena kebangkitan Tiongkok yang tertera dalam dokumen NSS di saat itu, telah lebih dari cukup menunjukkan India menempati posisi penting bagi kepentingan AS. Sebagai representasi kekuatan di Samudera Hindia, india sangat dimungkinkan menjadi proxy AS dalam merespon perubahan masa depan Geopolitik kawasan yang ditandai dengan kebangkitan Tiongkok.
Transformasi menuju Indo-Pasifik merupakan pertarungan geopolitik antara visi “Free and open region” dengan skema dominasi kekuatan Tiongkok seperti yang diperlihatkan dalam konflik Laut Timur dan Laut Cina Selatan (LCS). Sebagai sintesis dominasi Tiongkok dan stabilitas hegemoni AS, “Free and open region” mendasari prospek perdamaian dengan menghindari benturan antar kepentingan dari ke dua negara dominan tersebut.
NSS, dan Tantangan Keamanan Masa Depan
Ke empat pillar NSS menekankan pada kepentingan keamanan selanjutnya dengan menyasar pada sejumlah “warisan” konflik yang diturunkan dari Asia-Pasifik. Seperti diantaranya upaya militerisasi LCS oleh Tiongkok, ekspansi ekonomi melalui mega proyek “One Belt One Roots” (OBOR), Nuklir Korea Utara, overlaping Air Defense Identification Zone (ADIZ) hingga persoalan kemanan maritim.
Indo-Pasifik dengan keberadaan India, sebagai representatif dari kekuatan di Samudera Hindia menghadirkan peluang atas perluasan akses kerjasama di kawasan ketika terminologi Asia-Pasifik tidak lagi dapat menyentuh aspek-aspek krusial yang menjadi tanggungjawab AS selanjutnya. Melalui dokumen NSS tersebut, AS mengharapkan kehadiran India sebagai emerging power guna membangun kemitraan strategis kaitanya kepentingan pertahanan dan keamanan.
Sebagai jalan tengah melalui Quadrilateral Security Dialogue (QSD), AS bersama Jepang, Australia dan India meramu Indo-Pasifik sebagai wujud mekanisme keamanan kawasan yang mencakup dua kepentingan geografis yang berbeda yakni Samudera Pasifik dan Hindia, namun dalam arsitektur keamanan kawasan yang sama, dengan tetap berada dibawah status quo hegemoni tunggal AS. (SON)
