Jakarta, Teritorial.com – Jelang Pilkada serentak, tentunya berbagai persiapan sudah mulai dilakukan. Antisipasi dalam berbagai macam bentuk tindak pelanggaran dalam Pilkada tentunya menajdi perhatian utama Bandan Pengawas Pemilu (Banwaslu).
Wujudkan pesta demokrasi yang terbebas dari politik uang Ketua Bawaslu RI Abhan telah mengingatkan dari jauh hari soal prediksi sejumlah provinsi di Indonesia yang rawan politik uang. Pemetaan itu disebutnya didasari temuan dan laporan yang diterima Bawaslu pada momen-momen pilkada, pileg dan pilpres sebelumnya.
“Politik uang merupakan kerawanan yang terjadi di banyak daerah pada pilkada sebelumnya dan juga pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014. Seperti sembako hingga pembangunan sarana publik merupakan contoh kasus maraknya pelanggaran pemilu terkait politik uang,” jelas Abhan.
Dari surat elektronik kepada teritorial.com, Abhan dalam acara “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas” yang bertempat di Hotel Royal Kuningan, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/2/2018), Membeberkan 7 provinsi yang rawana politik uang yaitu Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Hasil indeks kerawanan pemilu oleh Bawaslu, menunjukan pelaporan atau peristiwa praktek politik uang di daerah, rawan di tujuh daerah provinsi yang melaksanakan pilkada. Ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, NTB, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan,” ungkap Abhan.
Selanjutnya Abhan mengungkapkan ada delapan provinsi yang praktik politik uangnya menggunakan modus pembangunan sarana publik. “Penggunaan sarana berdasarkan hasil pemetaan, ada delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi,” ucap Abhan.
Abhan menegaskan iklim demokrasi yang bersih akan dicapai dengan tidak melakukan praktik politik uang.”setiap partai ataupun calon yang bertarung dalam Pilkada serentak nanti harus benar-benar menjadi politik uang sebagai musuh bersama karena membawa dampak pemerintahan yang koruptif”, (SON)
