Jakarta, Teritorial.Com – Masa pandemi Covid-19 yang hingga saat ini tak kunjung meredah meyisahkan pekerja rumah bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat maupun di daerah. Hal tersebut menyusul beberapa daerah yang sudah seharusnya melaksanakan Pilkada serentak dalam waktu dekat ini tahun 2020.
Oleh karena itu, meski tidak banyak yang menydari akan hal tersebut, Imbuh Nugroho yang merupakan anggota KPU Provinsi Riau dalam webinar (6/12) yang dilaksanakan Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP) menjelaskan bahwa Pilkada menjadi isu yang urgen untuk dilaksanakan, terlebih dengan banyaknya pemerintahan definitif yang ingin berakhir tahun ini.
“Oleh karena itu, pelaksanaan pilkada tahun ini akan disesuaikan dengan protokol kesehatan dengan beberapa modifikasi. Ketika keputusan sudah ditetapkan, mau tidak mau kita harus menjalani model pilkada di saat covid-19.” Imbuh Nugroho.
Kepada para hadirin yang mengikuti diskusi online PSKP, Nugroho mengatakan bahwa banyak indikator penilaian demokrasi. Salah satunya adalah keterlibatan pusat studi “Kalau banyak model pusat studi ini banyak muncul menjawab permasalahan masyarakat, maka ini salah satu indikator demokrasi berkualitas.” Tandas Nugroho.
Selain itu, permasalahan kampanye daring ini adalah soal kepemilikan teknologi. Misalnya, dalam pemeriksaan pelaporan dan sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu RI untuk mengawasi jalannya pilkada tahun ini. Salah satunya adalah soal teknologi.
Hal ini diamini oleh Fritz Edward Siregar, Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI). “Bawaslu dapat melakukan pemeriksaan secara daring. Tapi, bisa saja ada saksi yang tidak memiliki hp yang baik.” Imbuh Fritz. Di Riau misalnya, ada keterbatasan soal koneksi internet.
Namun, terkait kualitas demokrasi sendiri, area ini masih abu-abu. “ Memasuki New Normal, kita memasuki dunia baru” tandas Fritz. Banyak orang yang sekarang sudah melakukan pertemuan di platform seperti zoom ataupun google meet. Hal ini merupakan tren baru di masyarakat dalam menyikap New normal ini.
Tahapan pilkada yang dilaksanakan secara daring ini belum tentu akan membuat kualitas demokrasi buruk. Fritz menyetujui hal ini “belum tentu, dan jangan-jangan partisipasi lebih banyak.” Tandas Fritz. Area abu-abu ini bisa jadi akan membuat partisipasi menjadi lebih masif.
Selain itu, dalam soal partisipasi dan keterlibatan, Fritz menilai ada potensi disitu, terlebih jika melihat dari banyaknya pengguna nomor yang aktif di Indonesia. ”Jangan-jangan diperluasnya kampanye daring, orang akan semakin lebih banyak berkecimpung dan tahu soal pemilu.“ Jelas Fritz.
