TERITORIAL.COM, JAKARTA – Menanggapi perkembangan global terkini, Iwan Septiawan, pengamat pertahanan dan keamanan, memberikan analisis geopolitik yang lebih luas. Menurutnya, lanskap geopolitik modern telah mengalami pergeseran mendasar.
“Geopolitik saat ini bukan lagi sekadar perang senjata, melainkan pertarungan sistem keuangan, pengaruh ekonomi, dan kendali global,” ujarnya.
Ia menilai Indonesia berada pada posisi yang unik di tengah pergeseran tatanan dunia yang semakin multipolar. “Dunia makin multipolar, blok-blok lama mulai retak. Negara yang mampu menjaga kedaulatan sekaligus bermain konstruktif di berbagai sisi justru memiliki nilai strategis paling tinggi,” jelas Septiawan.
Dinamika Global dan Diplomasi Aktif
Penandatanganan Board of Peace Charter (BoP) berlangsung dalam dinamika hubungan internasional yang kompleks. Terpisah dari peristiwa di Davos, laporan dari Washington menyebut adanya foto pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada Agustus 2025 yang dipajang di Palm Room, Gedung Putih.
Koresponden PBS, Elizabeth Landers, melaporkan bahwa foto tersebut ditempatkan di area yang baru direnovasi. Penempatan ini dinilai menjadi sinyal adanya dinamika diplomasi strategis yang terus berlangsung di balik layar, di tengah meningkatnya rivalitas global.
Dalam konteks tersebut, diplomasi Indonesia yang konsisten menjunjung prinsip perdamaian dan keadilan internasional dinilai semakin relevan. Partisipasi Presiden Prabowo Subianto dalam BoP tidak hanya memperkuat kepemimpinan Indonesia di panggung global, tetapi juga menegaskan peran negara berkembang sebagai penjaga keseimbangan dan penegak hukum internasional.
Penandatanganan BoP menjadi bukti bahwa politik luar negeri “bebas aktif” Indonesia bukan sekadar slogan, melainkan praktik diplomasi yang konkret, berprinsip, dan berdampak pada upaya perdamaian dunia.
Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sepanjang Juli 2025 turut mencerminkan upaya konsolidasi poros baru dunia. Keseimbangan dominasi negara-negara maju di tingkat global secara perlahan dimainkan melalui kartu strategis politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Kebijakan tarif era Trump mendorong banyak negara memperkuat ekonomi domestik dan cenderung bersikap protektif. Pada saat yang sama, konflik berkepanjangan di Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia mendorong negara-negara meningkatkan anggaran pertahanan, persenjataan, serta pengembangan teknologi militer sebagai antisipasi potensi gelombang konflik baru.
Situasi global tersebut ditangkap dengan cermat oleh Presiden Prabowo melalui rangkaian kunjungan luar negeri pada Juli 2025. Lawatan ini membawa nuansa religius, penguatan ekonomi, dan penguatan pertahanan negara. Tujuan kunjungan ke negara-negara tersebut tidak sekadar membuka pasar baru, tetapi juga mengakselerasi poros Global South untuk menciptakan keseimbangan baru dalam tatanan global.
Arab Saudi hingga BRICS+: Konsolidasi Global South
Arab Saudi menjadi tujuan awal lawatan Presiden Prabowo. Selain menjalankan ibadah umrah, kunjungan ini menandai perluasan kerja sama strategis Jakarta–Riyadh yang melampaui hubungan tradisional. Indonesia memosisikan diri sebagai jembatan ASEAN untuk peningkatan dan diversifikasi kerja sama bilateral, khususnya di bidang perdagangan, energi, infrastruktur, dan investasi strategis.
Dikabarkan, Indonesia dan Arab Saudi menandatangani kesepakatan senilai sekitar 27 miliar dolar AS, dengan fokus pada pengembangan energi bersih, petrokimia, dan sumber daya mineral. Sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan sama-sama menghadapi tekanan ekonomi global serta kekhawatiran stabilitas kawasan Timur Tengah, penguatan hubungan ini memiliki makna strategis bagi kedua negara.
Komitmen politik luar negeri bebas aktif kembali ditegaskan saat Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Konferensi Tingkat Tinggi BRICS+ di Brasil. Momentum ini menandai pergeseran dinamika kekuatan global menuju keseimbangan baru, di mana negara-negara ekonomi berkembang tumbuh menjadi blok multipolar yang semakin solid dan menantang dominasi tatanan lama.
Bergabungnya Indonesia sebagai anggota ke-11 BRICS+ menambah bobot ekonomi blok tersebut, yang kini mencakup sekitar 30 persen produk domestik bruto global, 20 persen perdagangan barang dunia, dan hampir separuh populasi dunia. Kekuatan ini turut meningkatkan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pergeseran keseimbangan kekuatan global.
Bersama negara-negara BRICS+, Indonesia secara terbuka mengkritik kebijakan tarif unilateral serta langkah-langkah non-tarif yang dinilai mengganggu siklus perdagangan global. BRICS+ juga menyerukan reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, agar lebih mencerminkan realitas ekonomi global yang terus berubah.
