Jakarta, Teritorial.Com – Menyadari selama ini masalah kemanusiaan di Papua sering kali menjadi alat telak untuk memukul pemerintahan Indonesia khususnya dalam kasus pelanggaran HAM, Pemerintah Indonesia undang Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB, Zeid Raad Al Hussein untuk berkunjung ke Papua.
Langkah yang kemudian banyak dipersepsikan sebagai strategi pemerintah Indonesia guna meyakinkan pihak PBB terkait keberhasilan pemerintah dalan upaya penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua, dipertanyakan kembali oleh Zeid Raad.
Berbicara saat pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Zeid menyatakan, dia senang bahwa ada komunikasi yang baik dengan pemerintah Indonesia. Namun, sayangnya sampai saat ini undangan bagi dia dan Dewan HAM PBB ke Papua belum terwujud.
“Di Indonesia, saya khawatir bahwa meskipun ada keterlibatan positif dari pihak berwenang dalam banyak hal, undangan pemerintah ke kantor saya untuk mengunjungi Papua, yang dibuat selama kunjungan saya pada bulan Februari, masih belum dipenuhi,” kata Zeid, seperti dikutip dari laman resmi Dewan HAM PBB pada Selasa (19/6/2018).
Seperti diketahui, undangan untuk melakukan kunjungan ke Papua disampaikan langsung oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo saat dia menerima Zeid di Istana Negara Februari silam.
“Dalam pembahasan selama dua hari terakhir dengan Presiden, pemerintah Indonesia telah mengundang kami untuk mengunjungi Papua. Karena itu kami akan mengirim misi ke sana,” kata Zeid saat melakukan konferensi pers di kantor perwakilan PBB di Jakarta kala itu.
Namun, saat itu Zeid belum bisa memberikan rincian lebih lanjut mengenai kapan kunjungan itu akan dilakukan. Pangeran Yordania itu mengatakan harus ada koordinasi lebih lanjut, baik pemerintah Indonesia dan juga badan PBB lainnya. (SON)
