TERITORIAL.COM, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin G20 2025 di Johannesburg menghasilkan sebuah pencapaian diplomatik penting yang secara luas menandai kemenangan langka bagi multilateralisme global.
Presiden Cyril Ramaphosa dari Afrika Selatan memimpin G20 dalam mengesahkan deklarasi bersama, sebuah tindakan yang menunjukkan pergeseran fokus global karena melawan keberatan eksplisit dan boikot tingkat tinggi oleh Amerika Serikat.
Penolakan AS Terhadap Afrika Selatan di G20
Meskipun demikian, KTT ini mengalami ketegangan signifikan karena Presiden AS Donald Trump memboikot pertemuan tersebut. Gedung Putih mengutip “tuduhan palsu” mengenai perlakuan Afrika Selatan terhadap minoritas kulit putih sebagai alasan utama.
Lebih lanjut, Washington secara vokal memperingatkan G20 agar tidak mencapai konsensus deklarasi, dengan mengklaim bahwa prioritas Afrika Selatan, seperti aksi iklim dan kerja sama perdagangan yang bertentangan dengan kebijakan AS.
Akibatnya, AS dilaporkan menunjukkan kemarahan dan menuduh Afrika Selatan mempersenjatai kepresidenannya untuk merusak prinsip konsensus bulat G20.
Berikut versi yang lebih singkat:
Solidaritas Selatan Menguat di G20
Oleh karena itu, Afrika Selatan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempertahankan integritas KTT.
Presiden Ramaphosa mengamankan adopsi deklarasi 122 poin pada hari pertama pertemuan, secara efektif menghalangi upaya AS lebih lanjut untuk memblokir kesepakatan.
Tindakan ini menunjukkan solidaritas luar biasa di antara 18 negara anggota, dengan hanya AS dan Argentina yang menolak.
Selanjutnya, Ramaphosa menolak tradisi serah terima kepresidenan G20 kepada AS (sebagai tuan rumah 2026) secara megah, dan justru mengatur upacara sederhana antara para diplomat, mengirimkan pesan penentangan yang jelas.
Agenda Pembangunan Dorong Prioritas Baru
Akhirnya, deklarasi tersebut menempatkan agenda Afrika dan Negara-negara Selatan sebagai pusat perhatian.
Para pemimpin G20 menyerukan peningkatan pendanaan iklim dari miliaran menjadi triliunan secara global, dan memperhatikan keringanan utang bagi negara-negara miskin.
Selain itu, mereka menegaskan keharusan untuk mengatasi disparitas global dalam kekayaan dan pembangunan.
Dalam konteks geopolitik, deklarasi tersebut berkomitmen untuk mengupayakan “perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi” dalam berbagai konflik, termasuk di Sudan, Kongo, Palestina, dan Ukraina.
Secara keseluruhan, keberanian Afrika Selatan membuktikan bahwa negara-negara berkembang dapat memajukan agenda inklusif melawan tekanan negara adidaya.
