JAKARTA – Indonesia kembali mengukuhkan posisinya di panggung diplomasi internasional. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto, mengonfirmasi bahwa Indonesia akan secara resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026. Keputusan bersejarah ini dijadwalkan akan disahkan dalam sidang di Jenewa, Swiss, pada Rabu, 8 Januari 2026.
“Pada akhir bulan lalu, kita sudah mendapatkan kepastian bahwa Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM. Penetapannya dilakukan tanggal 8 Januari ini di Jenewa,” ujar Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/1/2026).
Mugiyanto menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang solid antara Kementerian HAM dengan berbagai kementerian serta lembaga terkait lainnya.
Terpilihnya Indonesia juga mendapatkan dukungan internasional yang kuat, termasuk dukungan dari negara-negara besar seperti China, yang sebelumnya telah menyatakan sokongannya terhadap pencalonan Indonesia sebagai ketua dewan tersebut.
Capaian Signifikan dalam 15 Bulan
Meskipun Kementerian HAM baru resmi berdiri sebagai kementerian mandiri selama 15 bulan (sejak Oktober 2024), instansi ini telah mencatatkan berbagai milestone penting sepanjang tahun 2025. Mugiyanto merefleksikan tahun tersebut sebagai periode transformatif bagi penegakan HAM di tanah air.
Beberapa program unggulan yang telah diluncurkan antara lain:
- Kampung Redam dan Desa Sadar HAM: Upaya preventif dan edukatif di tingkat akar rumput.
- Indeks HAM dan Satu Data HAM: Standarisasi parameter dan integrasi data hak asasi manusia secara nasional.
- Pusrenbangham: Pembentukan Pusat Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia untuk pertama kalinya.
Transformasi Pelayanan dan Tata Kelola
Di sisi substansi, pemerintah menunjukkan komitmen nyata melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan yang aktif menangani pengaduan masyarakat. Selain itu, penguatan instrumen HAM juga terus dipacu melalui kinerja Direktorat Jenderal terkait.
Dari sisi internal, Kementerian HAM memastikan penerapan tata kelola (good governance) yang akuntabel, didukung oleh Pusat Pengembangan SDM serta Pusat Data dan Informasi yang mumpuni.
“Secara umum, pencapaian kita sejauh ini luar biasa. Baru 15 bulan sebagai kementerian, namun kita sudah mampu menciptakan tonggak sejarah yang membanggakan di level nasional maupun global,” tutup Mugiyanto.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi prestasi diplomatik, tetapi juga menjadi katalisator bagi perbaikan standar dan perlindungan HAM yang lebih progresif di dalam negeri.
***
