TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah Inggris mengambil langkah strategis dengan menggagas pembentukan koalisi internasional yang melibatkan sekitar 35 negara untuk merespons penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik yang berdampak pada jalur pelayaran global, khususnya distribusi energi dunia.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengungkapkan bahwa London akan menjadi pusat pertemuan penting dalam waktu dekat. Agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas pembentukan aliansi yang bertujuan untuk mengembalikan akses pelayaran di salah satu jalur laut paling vital di dunia itu.
Para menteri luar negeri dari berbagai negara dijadwalkan hadir guna merumuskan strategi menjaga aksesibilitas dan keamanan Selat Hormuz setelah konflik mereda. Selain itu, pejabat militer juga akan menggelar diskusi terpisah untuk menilai kemungkinan operasi angkatan laut yang dapat dilakukan.
Opsi Militer hingga Diplomasi Mulai Dipertimbangkan
Dalam pembahasan awal, sejumlah negara seperti Prancis, Belanda, dan negara-negara kawasan Teluk telah mulai mengkaji kontribusi yang dapat diberikan. Beberapa langkah yang tengah dipertimbangkan antara lain pengawalan kapal dagang oleh militer, operasi pembersihan ranjau laut, hingga langkah perlindungan terhadap ancaman serangan.
Seorang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Belgia menyebut bahwa pendekatan ini memiliki kemiripan dengan inisiatif yang sebelumnya diterapkan untuk menjaga stabilitas di Ukraina.
Sebelumnya, negara-negara Eropa sempat menolak keterlibatan militer di kawasan tersebut. Namun, meningkatnya tekanan akibat krisis energi global serta dorongan dari Amerika Serikat membuat sikap tersebut mulai berubah. Negara-negara tersebut kini lebih terbuka untuk berkontribusi dalam pembukaan kembali jalur pelayaran.
Koalisi yang dirancang ini tidak akan berada di bawah struktur NATO, melainkan berdiri secara independen dengan melibatkan juga negara-negara non-anggota. Uni Emirat Arab (UEA) disebut akan memainkan peran aktif, termasuk mendorong kolaborasi antara negara-negara Eropa, Asia, dan Amerika Serikat.
Tantangan Operasi dan Ketidakpastian Keamanan
Meski rencana mulai disusun, sejumlah kendala masih dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan armada militer, di mana beberapa negara hanya mampu menyediakan kapal penyapu ranjau tanpa dukungan fregat yang memadai untuk perlindungan.
Selain itu, upaya diplomasi juga tengah dilakukan. UEA bersama Bahrain berusaha mendorong lahirnya resolusi Dewan Keamanan PBB untuk memberikan legitimasi terhadap langkah-langkah yang akan diambil.
Dalam pernyataannya, Keir Starmer mengingatkan bahwa proses pemulihan jalur pelayaran tidak akan mudah, bahkan setelah konflik mereda.
“Menurut pendapat saya, kita tidak dapat berasumsi dengan pasti bahwa de-eskalasi permusuhan akan selalu mengarah pada pembukaan Selat Hormuz yang aman. Saya harus jujur: itu tidak akan mudah,” kata Starmer.
Ia juga menekankan bahwa isu utama bukan terletak pada aspek asuransi, melainkan keamanan jalur pelayaran itu sendiri. “Tetapi keselamatan dan keamanan jalur pelayaran,” ujarnya.
Sementara itu, negara-negara G7 telah menyepakati kerangka awal untuk misi keamanan maritim. Namun, implementasinya baru akan dilakukan setelah konflik di kawasan benar-benar berakhir.
Kesepakatan tersebut menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi sebagai elemen vital bagi stabilitas ekonomi global. Dukungan pun datang dari berbagai negara, termasuk Prancis dan Jerman yang menyatakan kesiapan mereka untuk turut berperan dalam menjaga keamanan maritim pascakonflik.
