TERITORIAL.COM, JAKARTA – Hubungan diplomatik antara Australia dan Israel mengalami ketegangan setelah beberapa kejadian yang memicu respons keras dari keduanya. Ketegangan ini muncul di tengah konflik Israel dengan Palestina, di Gaza, yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan.
Pada Senin, 18 Agustus 2025. Menteri Dalam Negeri Australia mencabut visa Simcha Rothman, anggota parlemen dari partai Zionisme Religius yang dikenal memiliki pandangan ekstrem pada Palestina. Keputusan ini diambil karena pernyataan Rothman yang dianggap kontroversial mengenai klaim Palestina akan menyerang Israel.
Pemerintah Australia menilai tindakan Rothman sebagai penyebar kebencian dan pemicu perpecahan sehingga ia tidak dapat diterima di Australia.
“Pemerintah kami bersikap tegas terhadap siapa pun yang ingin masuk ke Australia untuk menyebarkan kebencian atau perpecahan, dan orang-orang seperti itu tidak akan diterima di sini,” tegas Burke.
Menanggapi tindakan Australia, Israel juga menarik visa diplomat Australia yang bertugas di Otoritas Palestina. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menilai tindakan Canberra tidak dapat diterima dan memerintahkan pengawasan lebih ketat terhadap permohonan visa dari Australia.
Pemerintah Australia menanggapi tindakan ini sebagai reaksi yang berlebihan, yang justru memperburuk ketegangan diplomatik antara kedua negara.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengkritik PM Australia sebagai “politisi lemah” yang mengkhianati komunitas Yahudi di Australia.
“Sejarah akan mengenang Albanese sebagai politisi lemah yang mengkhianati Israel dan mengabaikan komunitas Yahudi di Australia,” tulis Netanyahu di akun X miliknya.
Sementara itu, Albanese juga mengkritik Netanyahu karena menutup mata terhadap krisis kemanusiaan di Gaza. Albanese juga menegaskan rencana Australia untuk mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada September mendatang.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyebut bahwa pencabutan visa diplomat oleh Israel tidak dapat dibenarkan dan menekankan komitmen Australia terhadap hak asasi manusia dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
“Di saat dialog dan diplomasi sangat diperlukan, Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru mengisolasi Israel dan melemahkan upaya internasional untuk mencapai perdamaian serta solusi dua negara,” ujar Penny Wong.
Ketegangan yang terjadi antara keduanya melihat pentingnya komunikasi dan diplomasi yang baik dalam hubungan internasional.
Perbedaan pandangan seringkali memicu konflik, tetapi dialog yang terbuka dan saling pengertian dapat menjadi langkah efektif dalam menyelesaikan masalah global.
Selain itu, situasi ini juga menunjukkan bagaimana politik domestik yang memengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara.
Keputusan-keputusan seperti pencabutan visa diplomat atau pengakuan negara baru sering dipengaruhi oleh tekanan politik internal, bukan hanya hubungan bilateral. Oleh karena itu, pemulihan hubungan yang konstruktif membutuhkan pendekatan yang cermat yang berlandas prinsip diplomasi, dan kesediaan untuk berkompromi.
