TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pada Selasa (9/9), Mahkamah Agung Thailand mengumumkan bahwa mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, harus menjalani hukuman penjara selama satu tahun penuh.
Keputusan ini sekaligus membatalkan masa rawat inap dari Thaksin di ruang VIP Rumah Sakit Kepolisian Thailand yang sebelumnya dihitung sebagai bagian dari masa tahanan.
Hakim menyatakan bahwa Thaksin sengaja memperpanjang rawat inap untuk menghindari sel penjara.
Latar Belakang Kasus Thaksin
Thaksin sebelumnya dijatuhi delapan tahun penjara atas kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan saat menjabat sebagai perdana menteri.
Namun, pada 2023 Raja Maha Vajiralongkorn memberikan grasi sehingga hukumannya berkurang menjadi satu tahun.
Setelah Thaksin kembali dari pengasingannya pada 2023, ia hanya sempat berada di penjara dalam beberapa jam sebelum dipindahkan ke rumah sakit karena alasan jantung.
Thaksin dirawat selama enam bulan, kemudian mendapat kebebasan bersyarat dan kembali ke Bangkok.
Respons Thaksin dan Keluarganya
Paetongtarn terlihat tersenyum saat menyapa media di pengadilan, ia mengaku khawatir dengan kondisi ayahnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keluarga mereka tetap bersemangat dan akan terus melanjutkan perjuangan politik melalui Partai Pheu Thai sebagai oposisi.
Sementara itu, Thaksin dalam pernyataannya melalui media sosial, menyebut meski kebebasan fisiknya terbatas, ia tetap memiliki kebebasan berpikir demi rakyat dan negaranya.
Selain itu, ia juga berjanji akan tetap kuat untuk mengabdi kepada Monarki, Thailand, dan rakyatnya.
Dinasti Politik yang Melemah
Keluarga Shinawatra saat ini menghadapi masa sulit, usai Paetongtarn kehilangan jabatannya sebagai perdana menteri pada bulan lalu.
Mahkamah Konstitusi menyatakan Paetongtarn sudah melanggar etika, menyusul kontroversi percakapan telepon dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengenai konflik perbatasan.
Situasi ini menjadi pukulan telak bagi dinasti politik yang selama dua dekade mendominasi politik Thailand.
Di tengah krisis politik ini, parlemen Thailand memilih Anutin Charnvirakul sebagai perdana menteri baru pada pekan lalu.
Anutin adalah pemimpin ketiga Thailand dalam dua tahun terakhir. Selain itu, Partai Bhumjaithai yang ia pimpin memutuskan keluar dari koalisi Pheu Thai, lalu meraih dukungan cukup dari partai lain untuk menguasai pemerintahan.
