TERITORIAL.COM,JAKARTA – Protes besar-besaran yang dipimpin generasi Z telah mengguncang Nepal sejak Senin (8/9) kemarin, menewaskan 19 orang dalam kerusuhan yang disebut sebagai yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Ribuan pemuda demonstran turun ke jalan-jalan ibu kota Kathmandu dan kota-kota lain, memprotes maraknya korupsi pemerintah dan kebijakan pemblokiran media sosial yang kontroversial. Aksi yang didominasi pelajar dan mahasiswa ini berubah menjadi bentrokan keras dengan aparat keamanan.
Bentrokan Berdarah di Gedung Parlemen
Para demonstran berupaya menyerbu kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Nepal setelah menerobos barikade polisi. Dalam kerusuhan yang terjadi, massa membakar ambulans dan melempari petugas aparat dengan berbagai benda.
Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet ke arah kerumunan. Seorang pengunjuk rasa menuturkan kepada media, “Polisi menembak sembarangan. Peluru yang meleset dari saya justru mengenai teman di belakang saya, tangannya terluka.”
Lebih dari 100 orang, termasuk 28 personel kepolisian, dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Para aktivis menggunakan sepeda motor untuk mengangkut korban luka ke fasilitas kesehatan terdekat.
Blokir Medsos dan Korupsi Merajalela
Keputusan pemerintah minggu lalu memblokir akses ke platform media sosial utama seperti Facebook menjadi pemicu kemarahan massal. Dengan 90 persen dari 30 juta penduduk Nepal yang aktif menggunakan internet, kebijakan ini dianggap melanggar kebebasan berekspresi.
Pemerintah berdalih pelarangan tersebut bertujuan menindak penyalahgunaan platform, termasuk akun palsu yang menyebarkan ujaran kebencian, berita hoax, dan penipuan online. Namun, langkah ini justru memicu gelombang protes yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Selain isu media sosial, demonstran juga mengekspresikan frustrasi mendalam terhadap korupsi sistemik yang mengakar di berbagai lini pemerintahan. Spanduk dan poster bertuliskan “Tutup Korupsi, Bukan Media Sosial” dan “Pemuda Lawan Korupsi” memenuhi jalanan ibu kota.
Korban Jiwa dan Pengunduran Diri Menteri
Dua dari 19 korban tewas berasal dari kerusuhan di kota Itahari, Nepal timur, ketika protes damai berubah menjadi kekerasan. Situasi serupa juga terjadi di Biratnagar, Bharatpur, dan Pokhara.
Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengambil tanggung jawab moral atas tragedi ini dengan mengundurkan diri dari kabinet. Sementara itu, Perdana Menteri KP Sharma Oli segera menggelar rapat kabinet darurat untuk menangani krisis.
Respons Internasional dan Kritik HAM
Human Rights Watch menyerukan pemerintah Nepal untuk tidak memandang protes ini semata dari sudut pandang penegakan hukum. Organisasi hak asasi manusia internasional ini menekankan bahwa gelombang kritik massal mencerminkan frustrasi mendalam masyarakat terhadap korupsi, nepotisme, dan tata kelola pemerintahan yang buruk.
“Pendekatan tanpa kekerasan harus diutamakan sebelum menggunakan kekerasan. Penggunaan kekerasan hanya tepat jika langkah-langkah lain terbukti tidak efektif,” demikian pernyataan resmi organisasi tersebut.
Instabilitas Politik yang Berkelanjutan
Nepal telah mengalami ketidakstabilan politik kronis sejak menghapuskan sistem monarki pada 2008. Dalam 17 tahun terakhir, Nepal telah mengalami 14 pergantian pemerintahan, tanpa satu pun yang mampu menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh.
KP Sharma Oli, yang kini berusia 73 tahun, tengah menjalani masa jabatan keempatnya sebagai perdana menteri. Pemerintahannya dikritik karena gagal memenuhi janji memberantas korupsi dan mengatasi masalah ekonomi struktural yang telah berlangsung puluhan tahun.
Krisis Ekonomi
Kondisi ekonomi yang mandek memaksa ribuan pemuda Nepal mencari peluang kerja dan pendidikan di luar negeri setiap tahunnya. Situasi ini semakin memperparah tantangan pembangunan ekonomi domestik.
Mantan Menteri Keuangan Rameshwore Khanal menilai kemarahan masyarakat lebih bersumber dari kekecewaan terhadap sistem penunjukan pejabat pemerintah dan ketidakmampuan memberantas korupsi, bukan semata soal penciptaan lapangan kerja.
Tren Global Regulasi Media Sosial
Penutupan media sosial di Nepal merupakan bagian dari tren global di mana pemerintah berbagai negara memperketat pengawasan terhadap platform digital. Kekhawatiran tentang misinformasi, privasi data, bahaya siber, dan keamanan nasional menjadi alasan utama.
Namun, para kritikus memperingatkan bahwa langkah-langkah represif semacam ini berisiko mengekang kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil fundamental masyarakat.
Sementara itu, kekerasan telah mereda pada malam hari, meski para demonstran masih bertahan di area sekitar gedung Parlemen. Aparat keamanan tetap berjaga-jaga dengan dukungan personel militer yang dikerahkan untuk memperkuat keamanan kawasan legislatif.
Protes generasi Z ini menandai babak baru dalam sejarah demokrasi Nepal, di mana suara pemuda menjadi kekuatan politik yang tidak bisa diabaikan dalam menuntut transparansi dan tanggung jawab pemerintahan.
