TERITORIAL.COM, JAKARTA – Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, mengundurkan diri dari jabatannya pada hari Selasa (9/9).
Langkah ini dilakukan usai adanya aksi “Gen Z Protests”, yang menuntut pencabutan larangan media sosial sekaligus reformasi terhadap nepotisme dan korupsi, yang berakhir dengan kekerasan hingga menelan korban jiwa.
Kebijakan yang Memicu “Gen Z Protests”
Kebijakan pemerintah pada (4/9) yang menutup akses ke 26 platform media sosial, seperti Facebook, Instagram, Snapchat, X, hingga WhatsApp memicu kemarahan publik.
Pemerintah menyebutkan kebijakan ini diperlukan karena perusahaan teknologi internasional tidak mengikuti aturan registrasi terbaru.
Namun, Gen Z menilai langkah ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berekspresi, di mana media sosial menjadi ruang utama untuk belajar, berdiskusi, dan berorganisasi.
Tuntutan yang Meluas, hingga Sorotan Internasional
Demonstrasi yang berawal dari tuntutan untuk pembatalan kebijakan pemblokiran media sosial, menyebar menjadi seruan yang lebih luas.
Para demonstran menyerukan penghentian praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, sambil meneriakkan slogan “Hentikan korupsi, bukan media sosial.”
Ketegangan memuncak saat massa berusaha memasuki gedung parlemen di kawasan New Baneshwor.
Sementara itu, dalam menanggapi hal tersebut, aparat mulai menembakkan gas air mata dan peluru.
Sedikitnya 19 orang tewas, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka. Aksi unjuk rasa ini juga menimbulkan kerusakan pada berbagai bangunan publik serta kantor pemerintahan.
“Gen Z Protests” bukan hanya sekadar menuntut adanya larangan media sosial, tetapi juga menuntut perombakan dalam tata kelola negara.
“Kami tidak hanya bicara soal Facebook atau WhatsApp. Kami bicara soal hak untuk hidup layak dan kesempatan yang setara,” ujar seorang mahasiswa kepada media lokal.
Tragedi ini menjadi perhatian internasional, karena sudah adanya pelanggaran HAM dalam penembakkan peluru yang menewaskan massa.
Sejumlah organisasi HAM mendesak untuk adanya penyidikan independen.
Pengunduran Diri PM Oli
Tekanan publik yang semakin meningkat berhasil membuat pemerintah mencabut larangan media sosial pada (9/9).
Desakan dari para demonstran juga membuat Perdana Menteri KP Sharma Oli menyerahkan jabatannya.
Presiden Ram Chandra Poudel menunjuk pemerintahan sementara untuk menstabilkan keadaan.
Selain itu, pemerintah membentuk tim investigasi dengan batas waktu 15 hari untuk mengusut penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan.