TERITORIAL.COM, JAKARTA — Di tengah konflik yang terus memanas, pemerintah Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat untuk menghentikan kontak senjata. Kedua negara ini menjadwalkan pertemuan tingkat tinggi pada Rabu (24/12/2025) untuk menegosiasikan gencatan senjata secara menyeluruh.
Inisiatif ini memberikan harapan baru terhadap pemulihan stabilitas di kawasan Asia Tenggara yang sempat terguncang selama beberapa pekan terakhir akibat eskalasi militer di perbatasan.
Mekanisme Diplomasi Lewat Komite Perbatasan
Menteri Pertahanan dari kedua negara akan memimpin langsung jalannya dialog melalui mekanisme General Border Committee (GBC).
Selain itu, pertemuan ini menjadi sangat krusial karena kedua pihak harus merumuskan langkah konkret untuk menarik mundur pasukan dari zona merah.
Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, menegaskan bahwa pemerintahannya berupaya keras agar gencatan senjata kali ini tidak sekadar menjadi janji kosong.
Ia menyampaikan bahwa para delegasi akan menyusun protokol verifikasi lapangan yang ketat untuk mencegah pelanggaran di masa depan.
Kronologi Kegagalan Kesepakatan Damai
Awalnya, ketegangan di perbatasan ini sempat mereda setelah mediasi internasional pada Oktober lalu. Namun demikian, situasi kembali memburuk secara drastis sejak 8 Desember 2025.
Militer kedua negara terlibat dalam kontak senjata intensif yang melibatkan artileri berat hingga serangan udara.
Kamboja menuduh Angkatan Udara Thailand mengerahkan jet tempur F-16 untuk membombardir wilayah mereka.
Sebaliknya, pihak Bangkok menuding tentara Kamboja telah meluncurkan roket ke arah pemukiman warga sipil di wilayah kedaulatan Thailand.
Dampak Kemanusiaan dan Krisis Pengungsi
Akibat dari sengketa bersenjata ini, dampak kemanusiaan yang timbul sangatlah memprihatinkan.
Laporan terbaru menyebutkan bahwa puluhan nyawa, baik dari kalangan tentara maupun warga sipil, telah melayang dalam kurun waktu dua minggu.
Lebih lanjut, konflik ini memaksa ratusan ribu penduduk desa di sepanjang perbatasan untuk meninggalkan rumah mereka dan menetap di barak-barak pengungsian yang darurat.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari komunitas internasional, terutama sesama anggota ASEAN.
Intervensi ASEAN dan Harapan Masa Depan
Oleh karena itu, para Menteri Luar Negeri ASEAN menggelar pertemuan darurat di Kuala Lumpur untuk menekan kedua pihak agar segera melakukan de-eskalasi.
Malaysia, yang saat ini memegang keketuaan ASEAN, memainkan peran sentral sebagai mediator dalam menjembatani komunikasi antara Bangkok dan Phnom Penh.
Singkatnya, tekanan diplomatik dari negara-negara tetangga menjadi faktor pendorong utama bagi Thailand dan Kamboja untuk kembali ke meja runding. Pada akhirnya, dunia kini menantikan hasil dari pertemuan GBC yang akan digelar besok.
Keberhasilan negosiasi ini sangat bergantung pada kemauan politik dari para pemimpin kedua negara untuk menanggalkan ego masing-masing.
Meskipun jalan menuju perdamaian masih menghadapi tantangan, langkah menuju gencatan senjata ini merupakan titik balik yang sangat dinantikan.
Jika negosiasi besok berjalan lancar, pengungsi dapat segera kembali ke rumah mereka dan stabilitas ekonomi di kawasan perbatasan dapat kembali pulih sebelum fajar tahun baru menyingsing.
