TERITORIAL.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk membantu mahasiswa dan dosen yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam rapat kerja bersama DPR RI, Wakil Menteri Kemendiktisaintek, Fauzan Adziman, menyampaikan bahwa total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp 75,986 miliar.
Angka ini sedikit berbeda dengan pemberitaan awal sebesar Rp 71 miliar, namun ini menunjukkan upaya pemerintah memperkirakan dan mengantisipasi kebutuhan secara penuh.
Bantuan diberikan kepada mahasiswa penerima program Program Indonesia Pintar (PIP) dan program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), serta dosen yang terdampak bencana.
Untuk mahasiswa, bantuan hidup sebesar Rp 1.250.000 per bulan selama tiga bulan (total Rp 3.750.000 per penerima).
Menurut data Kemendiktisaintek, total 15.833 mahasiswa PIP dan 3.100 mahasiswa ADik masuk dalam cakupan bantuan.
Untuk dosen terdampak (termasuk dosen yang sedang melanjutkan studi), bantuan diberikan Rp 4.500.000 per bulan selama dua bulan (total Rp 9.000.000 per orang). Penerima diperkirakan sebanyak 554 dosen.
Penyaluran bantuan dilakukan langsung ke rekening penerima dan proses pencairan telah dioperasikan mulai 5 Desember 2025.
Bantuan biaya hidup ini hanyalah salah satu bagian dari langkah cepat pemerintah melalui Kemendiktisaintek.
Selain itu, ada program tanggap darurat yang telah menyalurkan total dukungan senilai Rp 124,3 miliar, yang mencakup berbagai bantuan seperti layanan kesehatan, penyediaan logistik, pemulihan lingkungan, sanitasi, air bersih, dan dukungan psikososial.
Melalui program pengabdian masyarakat tanggap bencan, kementerian melibatkan puluhan perguruan tinggi, baik yang berada di wilayah terdampak maupun kampus pendukung dari luar Sumatera.
Mereka mendata kebutuhan kritis di lapangan mulai dari perahu karet, genset, bahan bakar, akses menuju lokasi terisolir, penanganan lumpur, distribusi obat-obatan, alat kesehatan, sampai penyediaan air bersih dan sanitasi darurat.
Kementerian juga terus melakukan pendataan secara terstruktur terhadap kerusakan sarana pendidikan tinggi seperti kampus, laboratorium, peralatan, listrik, internet, sampai kondisi akses jalan yang terputus sebagai dasar program pemulihan dan revitalisasi jangka panjang.
Fauzan menegaskan, program bantuan ini dirancang agar bisa dijalankan secepat mungkin, tanpa mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Data dari kampus posko di lapangan sangat membantu agar distribusi bantuan bisa efisien dan tepat sasaran.
“Informasi yang dikumpulkan secara berkelanjutan dari kampus posko membantu pelaksanaan program tanggap bencana,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah akan terus memantau kondisi di lokasi bencana dan melakukan peninjauan langsung ke lapangan, terutama untuk menilai kerusakan fasilitas pendidikan, sebelum melanjutkan program pemulihan lebih menyeluruh.
