Jakarta, TERITORIAL.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengkaji usulan agar siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, rencana tersebut masih bergantung pada persetujuan rekomendasi konvensi pendidikan dan hasil kajian akademik.
Wacana itu disampaikan Mu’ti dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) XII 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Bali, pada Jumat (2/10/2026). Pernyataannya kemudian dikutip dalam pemberitaan pada Kamis (8/10/2026).
Mu’ti mengatakan, usulan tersebut berasal dari masukan Dewan Pendidikan yang mendorong agar kebijakan tidak naik kelas kembali diterapkan.
“Kalau ini disetujui dan menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami siap melaksanakan. Sehingga mulai tahun ajaran 2027 dan seterusnya, tidak semua murid otomatis naik kelas,” kata Mu’ti.
Artinya, jika usulan tersebut disetujui dan diterapkan, kenaikan kelas tidak lagi diberikan secara otomatis kepada seluruh siswa. Namun, pemerintah masih perlu merumuskan mekanisme pelaksanaannya sebelum kebijakan dapat dipastikan berlaku.
Abdul Mu’ti Soroti Fenomena ‘Rajin Malas Sama Saja’
Mu’ti menjelaskan, salah satu alasan di balik usulan tersebut adalah kekhawatiran terhadap budaya belajar yang ia sebut sebagai rumus RMS, singkatan dari “rajin malas sama saja”.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi masalah apabila siswa yang bersungguh-sungguh belajar dan siswa yang belum memenuhi kompetensi memperoleh perlakuan yang sama dalam kenaikan kelas.
Ia menilai, sekolah perlu membangun kebiasaan belajar yang lebih serius sekaligus mendorong siswa untuk mengembangkan kemampuan dan kesiapan menghadapi persaingan.
Mu’ti juga menekankan pentingnya memberikan penghargaan terhadap usaha dan perkembangan belajar siswa. Sebaliknya, siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan perlu mendapatkan perhatian agar kesiapan mereka untuk melanjutkan pembelajaran dapat dinilai dengan tepat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tidak naik kelas tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan kondisi pendidikan di lapangan.
Bukan Semata-mata untuk Menghukum Siswa
Wacana penerapan kembali kebijakan tinggal kelas bukan dimaksudkan sekadar memberikan hukuman kepada siswa yang belum memenuhi standar pembelajaran.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun kedisiplinan, meningkatkan motivasi belajar, dan memastikan siswa memiliki kompetensi yang diperlukan sebelum melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya.
Namun, penerapannya masih membutuhkan kajian akademik yang menyeluruh serta masukan dari para pakar pendidikan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kesiapan sekolah, guru, siswa, dan orang tua agar mekanisme yang dirumuskan dapat diterapkan secara tepat.
Kemendikdasmen menyatakan bahwa penyusunan mekanisme kebijakan tersebut masih berlangsung. Dengan demikian, belum ada kepastian bahwa seluruh siswa akan mulai menghadapi aturan kenaikan kelas yang baru pada tahun ajaran 2027.
Mendiktisaintek Singgung Pentingnya Kompetisi Siswa
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto turut menyoroti persoalan persaingan dalam sistem pendidikan.
Dalam forum yang sama, Brian mempertanyakan bagaimana siswa dapat membangun semangat berkompetisi jika sistem pendidikan tidak lagi menerapkan tes masuk dan mekanisme tinggal kelas seperti sebelumnya.
“Anak-anak kita kemarin tidak ada tes masuk, tidak ada tinggal kelas. Lalu, bagaimana dengan kompetisinya? Padahal di luar sana, persaingan sangat keras,” tutur Brian.
Pernyataan tersebut menunjukkan perhatian terhadap pentingnya membangun motivasi dan kesiapan siswa menghadapi persaingan. Meski demikian, wacana tidak naik kelas masih perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah.
Hingga 9 Oktober 2026, Kemendikdasmen masih menyusun penguatan mekanisme kebijakan tersebut. Pemerintah membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
