TERITORIAL.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penurunan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun depan.
Penolakan DPR terhadap Rencana Kenaikan
Mayoritas dari politikus Komisi XI DPR menilai kebijakan ini semakin menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang masih mengonsumsi rokok.
Selain itu, industri tembakau yang menyerap jutaan tenaga kerja juga berpotensi terpukul oleh kebijakan tersebut.
DPR meminta Menteri Keuangan untuk menunda kenaikan tarif atau mencari opsi lain yang lebih proporsional.
Menurut mereka, kebijakan fiskal harus mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara, kesejahteraan pekerja, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Usulan Alternatif untuk Pemerintah
DPR menyarankan agar pemerintah lebih fokus memberantas peredaran rokok ilegal dibanding terus-menerus mengandalkan kenaikan tarif.
Selain itu, mereka juga mendorong program diversifikasi ekonomi di wilayah penghasil tembakau, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap industri rokok dapat berkurang secara bertahap.
Kajian Penurunan Cukai Rokok
Menteri Keuangan Purbaya menilai bahwa pemerintah sebaiknya tidak hanya mengandalkan kenaikan tarif cukai, karena adanya ruang untuk menurunkan tarif pada segmen tertentu yang menjadi penopang utama tenaga kerja serta ekonomi daerah.
Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sepanjang tahun ini telah dilakukan 15.757 penindakan kepabeanan dan cukai dengan nilai mencapai Rp3,9 triliun.
Mayoritas kasus tersebut berkaitan dengan produksi hasil tembakau ilegal.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindak tegas peredaran cukai palsu.
“Kalau masalah ini bisa saya bereskan, pendapatan negara dari cukai palsu bisa saya selamatkan. Dari situ nanti langkah selanjutnya bisa diambil,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga membuka kemungkinan adanya penurunan tarif cukai rokok.
Menurutnya, kebijakan ini akan sepenuhnya bergantung pada hasil analisis dan kajian di lapangan.
“Kalau memang harus diturunkan, bentuknya seperti apa akan ditentukan dari studi dan analisis yang kami lakukan,” jelasnya.
Purbaya juga menambahkan bahwa pemerintah perlu mengajak dialog seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, akademisi, hingga serikat pekerja.
Dengan begitu, pemerintah dapat menyusun strategi fiskal yang mampu menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi lapangan kerja.
