TERITORIAL.COM, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memimpin rapat terbatas (ratas) untuk mencari jalan keluar atas beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, yang mencapai Rp116 triliun ($7,3 miliar).
Pemerintah secara aktif tengah merumuskan skema terbaik untuk menyelesaikan utang jumbo tersebut. Salah satu strategi kunci yang dibahas adalah upaya meminta kelonggaran waktu pembayaran utang Whoosh kepada pihak kreditur.
“Kemarin di dalam ratas itu (utang Whoosh) bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” jelas Prasety.
Dalam upaya pencarian solusi terbaik, Presiden Prabowo menugaskan langsung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga, serta CEO Danantara, Rosan Roeslani. Mereka diminta untuk menghitung ulang secara detail dan mengkaji berbagai opsi, termasuk kemungkinan perpanjangan masa pinjaman.
“Pak Airlangga, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara diminta untuk… menghitung lagi detilnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” tambah Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa isu Whoosh adalah bagian dari komitmen besar pemerintah untuk menyediakan dan memperbaiki seluruh sistem transportasi publik di Indonesia, mulai dari kereta api non-cepat, bus, hingga kapal.
“Tidak hanya Whoosh, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” katanya.
Meskipun pemerintah turun tangan mencarikan solusi, penting untuk dicatat bahwa utang Whoosh tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa utang proyek yang dikelola konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini harus ditangani oleh BUMN yang terlibat, di bawah payung Danantara.
“KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya. “Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi… Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin).”
Senada, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto juga memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh, karena keseluruhan utang tersebut merupakan pinjaman badan usaha. Pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub juga menjamin utang ini tidak akan mengganggu operasional kereta api lainnya.
(*)
