TERITORIAL.COM, JAKARTA – Tahun 2026 diprediksi akan menjadi ujian berat bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Bayang-bayang pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS kini menjadi sorotan utama, karena dampaknya yang diprediksi akan langsung menusuk ke jantung pertahanan ekonomi masyarakat: daya beli.
Ekonom dari Bright Institute, Yanuar Rizky, memberikan peringatan berdasarkan analisis mendalam. Merujuk pada proyeksi Prof. Ferry Latuhihin, ada potensi besar nilai tukar Rupiah akan merosot hingga ke level Rp18.000 per Dolar AS pada penghujung tahun 2026.
Namun, Yanuar memberikan catatan tambahan yang lebih mengkhawatirkan. Menurutnya, pelemahan ini bisa terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan.
Bukan tanpa alasan, Yanuar melihat adanya aktivitas masif di pasar perjanjian privat atau Non-Deliverable Forward (NDF). NDF adalah kontrak valas yang kerap digunakan untuk lindung nilai atau bahkan spekulasi.
“Berdasarkan pergerakan NDF, tekanan terhadap Rupiah berpotensi muncul sejak awal 2026, bukan menunggu akhir tahun,” ujar Yanuar.
Banyak pemilik modal besar sudah mulai menyusun strategi kontrak jangka pendek (3 hingga 12 bulan ke depan). Hal ini menyebabkan peredaran uang di pasar domestik menjadi terbatas, di mana keuntungan hanya berputar di kalangan tertentu, sementara stabilitas mata uang nasional justru terancam.
Skenario pelemahan ini diprediksi akan terjadi secara bertahap, mulai dari level Rp16.000, bergerak ke Rp17.000, hingga akhirnya menyentuh ambang Rp18.000. Bagi investor, ini mungkin peluang keuntungan, namun bagi masyarakat luas, ini adalah ancaman nyata.
Pelemahan Rupiah secara otomatis akan menaikkan harga barang-barang impor. Produk vital seperti:
– Bahan pangan pokok
– Susu dan olahannya
– Barang konsumsi berbasis impor lainnya
Kenaikan harga-harga ini akan “menggerus” sisa pendapatan masyarakat. Mengingat konsumsi rumah tangga adalah motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, jika daya beli ambruk, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan berada dalam risiko besar.
Depresiasi Rupiah pada 2026 tampak sulit dihindari akibat transaksi forward yang sudah mulai tersusun sejak sekarang. Tantangan besar bagi pemerintah adalah bagaimana menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan memastikan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan dasarnya di tengah tekanan dolar yang kian perkasa.
(*)
