TERITORIAL.COM, JAKARTA – Beberapa waktu lalu, lonjakan peredaran rokok ilegal sukses jadi sorotan usai hasil kajian Pusat Pengembangan Kebijakan Ekonomi (PPKE) Universitas Brawijaya viral di platform X.
Kajian tersebut menilai ketidakseimbangan regulasi Industri Hasil Tembakau (IHT) telah mendorong pergeseran konsumsi dari produk legal ke produk ilegal, terlebih pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Viralnya temuan tersebut memicu diskusi publik yang masif karena menyangkut persoalan kesehatan, ekonomi, hingga potensi hilangnya penerimaan negara dari cukai.
Industri rokok legal yang mempekerjakan jutaan pekerja disebut turut menangungg dampaknya.
Direktur PPKE FEB UB, Candra Fajri Ananda, menilai bahwa hal ini viral karena terdapat kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan fiskal di sektor tembakau.
“Fenomena viral ini memperlihatkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan fiskal dan regulasi tembakau yang dinilai tidak seimbang serta menimbulkan dampak ekonomi yang merugikan pemerintah dan industri legal,” katanya.
Candra menilai banyak unggahan menyoroti kenaikan tarif cukai yang tidak dibarengi dengan pengawasan distribusi yang memadai.
Kondisi tersebut mempercepat peralihan konsumsi ke rokok ilegal yang harganya jauh lebih murah.
Beberapa unggahan juga menyoroti fenomena donstrading, saat konsumen berpindah ke produk lebih murah akibat akses terhadap rokok ilegal masih terbuka lebar.
Kajian PPKE menemukan 55,3% perokok ilegal memilih produk dengan harga di bawah Rp1.000 per batang, dengan warung kecil sebagai titik distribusi terbesar, sekitar 86%.
Data tersebut memperkuat dugaan bahwa pasar ilegal semakin menguasai segmen konsumen sensitif harga.
Candra menekankan bahwa kenaikan tarif cukai yang agresif tanpa penguatan pengawasan justru menciptakan insentif ekonomi bagi masyarakat untuk beralih ke produk ilegal.
“Alih-alih menurunkan prevalensi merokok, kebijakan ini mendorong perokok berpendapatan rendah memilih rokok ilegal, bukan berhenti merokok,” ucapnya.
Candra juga menambahkan bahwa hebohnya isu tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperbaiki pendekatan kebijakan IHT.
PPKE menilai perlu ada roadmap IHT yang komprehensif dan realistis, meliputi aspek fiskal, ekonomi, sosial, kesehatan, serta perlindungan tenaga kerja.
Sorotan publik di X diharapkan dapat menjadi dasar objektif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan baru yang lebih seimbang.
(*)
