TERITORIAL.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa data anggaran daerah yang tersimpan di perbankan merupakan hasil laporan dari Bank Indonesia (BI).
Hal tersebut ditegaskan Purbaya menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mengenai besaran anggaran di daerahnya yang dilaporkan masih tersimpan di bank.
Menkeu meminta Gubernur Dedi memeriksa lebih lanjut data BI sebagai bank sentral yang mencatat sistem keuangan perbankan secara menyeluruh.
“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia (Gubernur Dedi) cari. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan? Data pemerintah sekian dan sekian, sekian,” kata Purbaya.
Puerbaya juga mengatakan bahwa data yang ia sampaikan soal anggaran daerah yang masih tersimpan di bank kurang lebih sama dengan data yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Kedua data dilaporkan dalam rapat pengendalian inflasi daerah 2025 yang disenggelarakan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin, tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa. Angkanya mirip, kok,” katanya.
Menkeu Purbaya juga menambahkan bahwa seorang kepala daerah biasanya hanya mengetahui data anggaran di daerahnya saja, bukan data keseluruhan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan asal data yang diungkapkan Gubernur Dedi yang tidak sesuai dengan data dari bank sentral.
“Jadi Pak Dedi tahu semua bank ? Dia hanya tahu Jabar saja, kan? Saya tidak pernah describe data Jabar, kan? Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya tidak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri ?,” tambah Purbaya.
“Saya bilang data di perbankan sekian punya pemda. Dan data itu dari sistem keuangan bank sentral. Di situ ada, tuh. Ada flag-nya. Punya pemda, sekian. Punya pemerintah pusat, sekian,” ucapnya.
Ketika ditanya apakah ada kemungkinan akan berkoordinasi dengan pemda Jabar untuk memastikan jumlah anggaran yang sebenarnya, Purbaya menekankan tidak akan melakukannya.
Ia menilai bahwa hal tersebut merupakan tugas dari Gubernur Dedi Mulyadi dan pemda Jabar.
“Enggak. Saya bukan pegawai pemda Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan,” kata Purbaya.
“Di situ ada flag, ada contrengan. Data punya siapa, punya siapa, punya siapa. Punya pemda, jenisnya apa, deposito, giro, dan lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi nyuruh saya kerja,” tekannya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menantang menkeu Purbaya untuk membuktikan tuduhan soal adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat senilai Rp4,17 triliun yang tersimpan di bank dalam bentuk deposito.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” ungkap Dedi dalam keterangan tertulis.
Dedi menilai bahwa tudingan tersebut adalah tidak mendasar.
Ia juga menegaskan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir uang di bank tidak berdasar.
Bahkan, lanjutnya, sebagian besar pemerintah daerah justru dapat mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” katanya.
Kendati demikian, Dedi tidak menutup kemungkinan ada daerah yang memang menempatkan dananya dalam bentuk deposito.
Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat membuka data secara terbuka untuk menghindari opini negatif terhadap daerah lain.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” ucapnya.
Dedi menegaskan, tudingan ini bisa merugikan daerah yang telah bekerja maksimal dalam pengelolaan fiskal.
Ia juga meminta Purbaya bersikap adil dan transparan dengan membuka daftar daerah yang benar-benar menaruh uang APBD dalam deposito.
“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito,” tutur Dedi.
“Hal ini sangat penting untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik,” pungkasnya.
(*)
