TERITORIAL.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi perhatian publik setelah mengaku belum mengetahui secara rinci alokasi dana program bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut diketahui menyalurkan ribuan ekor sapi ke berbagai wilayah Indonesia pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah.
Dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Presiden Prabowo disebut menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kepada masyarakat di sejumlah daerah. Program itu sebelumnya diinformasikan menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun ketika ditanya mengenai total biaya yang digelontorkan pemerintah, Purbaya mengaku belum menerima laporan detail terkait nominal anggaran tersebut.
“Saya nggak tahu masalah itu. Saya cek, saya nggak tahu,” ujar Purbaya usai menjalankan salat Idul Adha di kompleks Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu kemarin.
Ia juga meminta agar pertanyaan mengenai anggaran tersebut disampaikan langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Menurut Purbaya, besar kemungkinan pengelolaan dana berada di bawah kewenangan kementerian tersebut.
“Tanya Mensesneg. Saya rasa si uang mereka sendiri,” katanya.
Pernyataan itu langsung memunculkan tanda tanya terkait koordinasi antar lembaga pemerintah, khususnya dalam pengawasan belanja negara yang menggunakan dana publik. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, publik menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting agar penggunaan APBN dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
Pengakuan Kedua soal “Kebobolan” Anggaran
Pengakuan Purbaya terkait belum diketahuinya detail dana sapi kurban menjadi kali kedua dirinya mengungkap adanya persoalan dalam sistem penganggaran pemerintah dalam waktu yang berdekatan. Sebelumnya, ia juga sempat menyinggung lolosnya usulan pengadaan 25 ribu unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan nilai mencapai sekitar Rp1,05 triliun.
Menurut Purbaya, pengajuan anggaran tersebut sebenarnya telah ditolak sejak tahun lalu. Namun, usulan itu tetap masuk dalam mekanisme anggaran akibat lemahnya sistem perangkat lunak di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa.
Ia menjelaskan bahwa pembenahan sistem kini tengah dilakukan agar tidak ada lagi pos belanja yang lolos tanpa pengawasan menyeluruh. Pemerintah juga disebut akan memperketat monitoring terhadap sejumlah program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan saat ini.
Munculnya dua pengakuan berbeda dalam waktu singkat dinilai menjadi sinyal penting bagi tata kelola fiskal nasional. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu memperkuat transparansi, sinkronisasi antar kementerian, serta sistem pengawasan anggaran agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.
