TERITORIAL.COM, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memastikan bahwa program Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) akan mulai dicairkan pada Senin, 20 Oktober 2025. Bantuan sosial ini secara total bernilai lebih dari Rp30 triliun dan akan disalurkan kepada 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kepastian ini disampaikan oleh Seskab Teddy saat kunjungannya ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33, Tangerang Selatan, pada Minggu (19/10/2025). “Jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan BLTS,” jelasnya.
Setiap KPM berhak mendapatkan Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan tersebut. Artinya, saat pencairan yang dimulai dari Senin (20/10/2025) hingga Minggu berikutnya, penerima akan sekaligus menerima total Rp900 ribu.
Penyaluran dana akan dilakukan melalui anggota Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN), serta melalui PT Pos Indonesia.
Seskab Teddy memastikan bahwa persiapan pencairan sudah matang, bahkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah menghubungi langsung bank-bank Himbara dan Kantor Pos. Program BLTS sendiri telah diluncurkan pada Jumat (16/10/2025) oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto.
Teddy juga mengungkapkan bahwa dana sebesar lebih dari Rp30 triliun untuk 35,04 juta KPM ini berasal dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini.
Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian yang luar biasa terhadap masyarakat miskin.
Mensos Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengilustrasikan kebijakan Presiden: “yang atas itu dijaga oleh presiden, pengusaha-pengusaha sukses besar ini diajak dijaga dan dirangkul. Kemudian yang tengah difasilitasi dan yang bawah dibela.”
Bentuk pembelaan pada kelompok paling bawah adalah dengan menambah terus bantuan. Gus Ipul menyebut bahwa pagu anggaran untuk KPM pada era Presiden Prabowo telah dinaikkan signifikan, dari Rp71 triliun untuk 20 juta KPM di anggaran 2025 menjadi lebih dari Rp110 triliun. Menurutnya, kenaikan anggaran ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
(*)
