TERITORIAL.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah menggagas strategi besar untuk menggeser peredaran pakaian bekas impor (thrifting) menuju produk buatan dalam negeri.
Menurut Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, saat ini sudah dikonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal yang akan disiapkan sebagai pemasok bagi pedagang baju bekas terlarang.
Maman mengungkap data yang cukup mencengangkan dari impor baju bekas yang melonjak tajam. Dari hanya 7 ton per tahun pada 2021, angka itu meningkat menjadi 3.600 ton pada 2024.
Per Agustus 2025, tercatat sekitar 1.800 ton impor baju bekas ilegal telah masuk ke Indonesia.
Lonjakan ini menimbulkan kekhawatiran kuat dari pemerintah, terutama terkait daya saing industri tekstil lokal.
Maman menilai bahwa pakaian bekas impor ilegal sangat mengganggu pasar domestik dan membahayakan UMKM tekstil nasional.
Presiden Prabowo Subianto memberi arahan tegas kepada Kementerian UMKM agar tidak hanya menindak impor pakaian bekas ilegal, tetapi juga memberi solusi kepada para pedagang thrifting yang selama ini menggantungkan hidup pada bisnis tersebut.
“Meskipun aturan sudah jelas melarang impor pakaian bekas, Presiden juga mengingatkan bahwa ketika barang-barang ilegal ini dihentikan, kita harus memikirkan solusi agar para pelaku usaha dan pedagang tetap bisa menjalankan usahanya,” ujar Maman.
Alih-alih menutup usaha para pedagang, pemerintah menawarkan skema transisi, mereka bisa beralih menjual produk lokal dari UMKM. Hal ini penting agar pendapatan dan mata pencaharian pedagang thrift tidak hilang begitu saja.
Langkah konkret sudah mulai dijalankan. Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan berencana “merebranding” pasar thrift, seperti Pasar Senen (Jakarta) dan Pasar Gedebage (Bandung), menjadi pusat produk lokal.
Deputi Usaha Mikro di Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menuturkan bahwa selain rebranding, mereka juga sedang membahas skema pendanaan dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) agar pedagang thrift mampu membeli stok produk lokal.
Merek-merek lokal yang dipersiapkan untuk menggantikan pakaian bekas impor sangat beragam. “Per hari ini tadi saya sampaikan ke Pak Mendag, kita sudah mengkonsolidir kurang lebih 1.300 merk brand lokal,” ujar Maman.
Menurut Maman, di antara 1.300 merek tersebut terdapat brand yang memproduksi baju, celana, sepatu, sampai sendal.
Pemerintah menilai produk lokal kini telah semakin kompetitif, tidak hanya dari segi kualitas, tetapi juga harga.
Maman menyatakan bahwa harga pakaian bekas impor tidak selalu lebih murah, karena pedagang thrift bisa menjual dengan margin tertentu tanpa regulasi yang jelas.
Bagian dari kebijakan ini adalah pengetatan di platform daring. Maman menyatakan bahwa dia telah memerintahkan e-commerce untuk menghentikan toko-toko yang menjual baju bekas impor.
Beberapa platform akhirnya melakukan pemblokiran terhadap pedagang-pedagang yang terindikasi menjual pakaian bekas ilegal.
Rencana pertemuan dengan perwakilan e-commerce pun telah dijadwalkan untuk mengevaluasi kepatuhan mereka dan mendorong agar produk lokal lebih difasilitasi di platform daring.
