TERITORIAL.COM, JAKARTA – Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 mencapai US$ 434,7 miliar atau sekitar Rp 7.346 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.900 per dolar AS. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 1,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kenaikan ini terutama didorong oleh pertumbuhan utang pada sektor publik. Meski mengalami peningkatan, ia menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia masih dalam kondisi yang terkendali.
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).
Ia juga menekankan bahwa pengelolaan utang luar negeri dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tetap mendukung stabilitas ekonomi nasional.
ULN Pemerintah Naik, Swasta Justru Turun
Secara lebih rinci, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar US$ 216,3 miliar pada Januari 2026. Nilai ini mengalami pertumbuhan cukup signifikan, yakni 5,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut dipicu oleh penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung berbagai program dan proyek pemerintah. Selain itu, aliran modal asing yang masuk melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional juga turut berkontribusi terhadap kenaikan ini.
“Seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” ucapnya.
Pemerintah memanfaatkan ULN sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaannya diarahkan untuk mendukung program prioritas yang berperan dalam menjaga kesinambungan fiskal dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan sektor penggunaannya, sebagian besar utang pemerintah dialokasikan untuk sektor kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen), diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, serta jaminan sosial (20,3 persen). Selain itu, sektor pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,6 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen) juga menjadi penerima utama pembiayaan tersebut.
Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi hampir seluruhnya, yakni 99,98 persen dari total ULN pemerintah.
Di sisi lain, utang luar negeri sektor swasta justru mengalami penurunan. Pada Januari 2026, nilainya tercatat sebesar US$ 193 miliar atau mengalami kontraksi 0,7 persen secara tahunan. Penurunan ini lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya turun 0,2 persen.
“Penurunan posisi ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations),” jelas Denny.
Rasio ULN terhadap PDB Menurun
Dari sisi komposisi, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, penyediaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 80,1 persen dari total ULN swasta.
Meski mengalami penurunan, ULN swasta masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi mencapai 76,2 persen dari total keseluruhan.
Secara keseluruhan, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat menurun menjadi 29,6 persen pada Januari 2026. Komposisi ULN juga masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan porsi 85,6 persen dari total utang.
Menurut BI, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur utang Indonesia masih relatif aman dan terjaga. Untuk menjaga stabilitas tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan utang luar negeri.
“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ucap Denny.
