Terotorial.com – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai bahwa kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara dan TNI-Polri sebesar 5 persen, akan semakin membebani anggaran negara. Menurut peneliti Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, salah satu yang dapat menyebabkan terjadinya defisit pada APBN Indonesia adalah kenaikan gaji tersebut yang dirasa terlalu besar.
“Besar kemungkinan sampai akhir tahun ini, defisit akan meleset dari pada target yang sudah ditentukan pemerintah,” ujar Yusuf, Selasa (30/7/2019). Diketahui sejak awal tahun 2019, ASN, TNI, dan Polri mendapatkan kenaikan gaji dari pemerintah.
Yusuf menjelaskan bahwa pada semester pertama di tahun 2019 saja belanja negara sudah mencapai Rp 1.035 triliun atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama 2018 yang hanya Rp 944 triliun.
Meningkatnya anggaran belanja pemerintahan tersebut disebabkan oleh naiknya belanja pegawai yang tumbuh hingga 14 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Salah satu faktor yang menyebabkan naiknya belanja pegawai yaitu karena adanya pembagian THR pada akhir Mei 2019.
Menurut Yusuf, kontribusi belanja pegawai terhadap keseluruhan belanja negara terbilang cukup besar yaitu sekitar 70-80 persen. Oleh karenanya dengan ditambahnya kenaikan gaji ASN, TNI, dan Polri dikhawatirkan akan menyebabkan semakin tingginya belanja pemerintah.
Disamping itu, kenaikan juga terjadi pada realisasi belanja barang pada semester pertama tahun 2019. Realisasi belanja barang telah tumbuh hingga 17 persen dimana nilai tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya tumbuh sebesar 10 persen. Namun anggaran untuk belanja modal justru turun sebesar 6 persen dari Rp 45 triliun pada semester pertama di tahun 2018 menjadi Rp 34 triliun pada semester pertama di tahun 2019.
Sementara itu melonjaknya anggaran belanja negara tidak diikuti dengan anggaran penerimaan negara. Berdasarkan data dari Core pertumbuhan pendapatan negara hanya 8 persen pada semester awal 2019. Angka tersebut lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2018 yang tumbuh hingga sebesar 16 persen.
Penyebab rendahnya penerimaan negara yaitu karena rendahnya kinerja realisasi perpajakan yang menyumbang 80 persen dari total penerimaan negara. Berdasarkan kondisi keuangan APBN Indonesia tersebut, Core memprediksi defisit anggaran akan meleset dari Rp 135 triliun menjadi Rp 317 triliun – Rp 342 triliun.
Menanggapi kondisi tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mempertimbangkan permohonan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI soal kenaikan gaji pokok TNI “Saya akan berikhitiar terus dalam meningkatkan profesianlisme tidak hanya TNI, Polri dan aparat penegak hukum secara umum dan seluruh birokrasi,” ungkapnya.
Sri Mulyani mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet paripurna di Istana Bogor. Menurutnya kenaikan gaji tersebut akan dipertimbangkan kemabali dan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara dan kebutihan dari institusi yang bersangkutan.
