Jakarta, Teritorial.com – Dominasi China dalam pembangunan Kereta Cepat Indonesia banyak menuai kritik. Terlebih soal dana pinjaman yang cukup besar. Kendati demikian, struktur kepemilikan saham Kereta Cepat Indonesia tetap lebih banyak berada di tangan Indonesia.
Dikutip dari laman resminya, Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan perusahaan konsorsium BUMN Indonesia dibawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China dibawah Beijing Yawan HSR Co Ltd dengan kepemilikan saham 60% PSBI dan 40% Beijing Yawan yang terdiri dari 5 BUMN China yaitu CRIC, CREC, Sinohydro, CRRC, dan CRSC.
Meski pemerintah Indonesia lebih banyak menguasai saham, tanggungan utang terhadap pemerintah China akibat pembengkakan biaya proyek.
Bahkan, keputusan menjadikan APBN sebagai jaminan utang pembangunan Kereta Cepat yang melibatkan konsorsium asal China menuai beragam kritikan. Salah satu yang dikhawatirkan, Indonesia bakal kena jebakan utang China.
Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan mengapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung harus diterbitkan.
Sri Mulyani menjelaskan aturan tersebut sebatas tata laksana penjaminan terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang telah diatur dalam Perpres 93 tahun 2021. BPKP dan BPK pun telah merekomendasikan penanganan cost overrun atau perubahan biaya.
Penjaminan dibutuhkan karena PT KAI selaku ketua konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memiliki saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencari dana tambahan akibat biaya pembangunan kereta cepat yang membengkak.
Pembengkakakn Biaya Pembangunan Kereta Cepat
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pernah buka-bukaan terkait persoalan pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung.
Pemerintah berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini bersama pemerintah China di Beijing. Terlebih, Komisi VI DPR RI telah menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp3,2 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Suntikan modal itu diberikan agar pemerintah bisa menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mengalami kenaikan biaya (cost overrun).
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menjelaskan bahwa persetujuan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa PT KAI telah menyelesaikan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komite Proyek KJCB atas cost overrun tersebut.
