Jakarta, Teritorial.Com – Realisasi investasi minyak dan gas (migas) pada kuartal I-2019 tercatat mencapai USD 2,2 miliar atau sekitar Rp. 31,1 triliun. Realisasi tersebut dihitung berdasarkan aktivitas operasi, pengeboran, dan pemeliharaan operasi selama periode Januari-Maret 2019.
“Sejumlah kegiatan memang masih on progress. Utamanya pengeboran, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan operasi masih berlangsung,” ujar Kepala Satuan Komunikasi SKK Migas, Wisnu Prabawa Taher di Jakarta.
Wisnu menjelaskan bahwa investasi tersebut telah mencapai 15% dari total target investasi tahun ini sebesar USD 14,7 miliar. Realisasi kuartal I-2019 menunjukkan peningkatan sebesar 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 sebesar USD 2,01 miliar. Diharapkan pada kuartal II-2019 akan lebih meningkat dan semakin agresif sehingga target investasi tahun ini dapat tercapai.
Selain itu, Wisnu menyebut, pada kuartal I-2019 kegiatan usaha hulu migas telah melakukan kegiatan di 15 wilayah kerja eksplorasi dan 61 wilayah eksploitasi serta pengembangan. Jumlah itu naik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 dengan aktivitas delapan wilayah kerja eksplorasi dan 58 wilayah kerja eksploitasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, realisasi investasi hulu migas harus tetap mengedepankan efisiensi. Pasalnya, masih ada sejumlah blok migas menggunakan skema cost recovery. Pihaknya mengatakan, investasi hulu migas akan tercermin positif apabila realisasi investasi tetap efisien namun mampu menjaga produksi migas lebih produktif.
Untuk realisasi investasi hulu migas bagi wilayah kerja (WK) yang masih menggunakan skema cost recovery, akan lebih efisien apabila realisasi investasi lebih kecil dari perencanaan awal. Karena pemerintah akan lebih efisien mengembalikan biaya operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Realisasi investasi yang lebih kecil dari perencanaan awal, kata dia, pada dasarnya mengindikasikan investasi positif.
“Persoalan realisasi investasi itu tidak kemudian bahwa serapan tidak baik. Dalam pelaksanaannya memang pemerintah dan SKK selalu mengevaluasi. Apabila dalam perencanaan yang diajukan perusahaan masih bisa dilakukan penghematan, maka kami akan potong untuk menghemat beban negara,” kata dia.
