TERITORIAL.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana pemindahan dana pemerintah sekitar Rp200 triliun yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI) ke sejumlah bank nasional.
Ia juga menyebut akan membagikan ke lima bank pada hari ini yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kebijakan ini langsung menarik sorotan dari dari kalangan ekonom maupun perbankan.
Purbaya menyebut bahwa dana yang selama ini ‘nganggur’ di BI sebaiknya digunakan secara aktif untuk emnggerakkan perekonomian.
Selain itu, ia juga mengharapkan pemindahan dana ini dapat memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit.
“Kalau uang ini masuk ke bank, otomatis bank tidak akan diam. Mereka akan mencari keuntungan lebih besar, menyalurkan kredit, dan di situlah ekonomi bisa hidup kembali,” jelas Purbaya.
Mendorong Likuiditas dan Penyaluran Kredit
Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat permodalan bank karena adanya tambahan dana dalam jumlah besar.
Dengan kondisi itu, bank memiliki ruang lebih besar untuk memperluas penyaluran kredit, termasuk ke sektor produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan.
Selain itu, ketersediaan likuiditas yang lebih longgar juga membuka kesempatan penurunan suku bunga, sehingga masyarakat bisa memperoleh akses pinjaman dengan biaya yang lebih ringan.
Potensi Risiko dan Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan ini dinilai dapat mempercepat peredaran uang di masyarakat, apabila distribusi kredit terealisasi dengan baik.
Ketersediaan pembiayaan yang lebih luas juga diyakini dapat merangsang peningkatan investasi, mendorong konsumsi, serta menciptakan peluang kerja baru.
Langkah ini dapat menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global.
Namun, meskipun memiliki potensi dalam menumbuhkan ekonomi, para ekonom tetap menyoroti kemungkinan risiko yang muncul.
Para ekonom khawatir kelebihan likuiditas yang tidak terserap oleh sektor riil dapat memicu inflasi dan tekanan nilai tukar.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi risiko tersebut, hubungan yang erat dengan BI dinilai penting dalam menjaga keseimbangan moneter dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Transparansi dan Tata Kelola Kebijakan
Di luar dampak terhadap perekonomian, pemindahan dana pemerintah juga membutuhkan tingkat transparansi dan pengawasan yang tinggi.
Masyarakat perlu mendapat jaminan bahwa dana yang ditempatkan di bank dapat mendukung kegiatan ekonomi, bukan sekadar memperbesar keuntungan lembaga perbankan.
Kementerian Keuangan juga membutuhkan aturan serta mekanisme pengawasan yang terstruktur menjamin keberhasilan kebijakan ini.
Prospek ke Depan
Banyak pihak menilai kebijakan ini sebagai upaya baru dalam memaksimalkan pemanfaatan dana publik.
Jika pemerintah menjalankannya secara hati-hati dan tepat sasaran, penyaluran Rp200 triliun ke bank nasional berpotensi menjadi stimulus nyata bagi pertumbuhan ekonomi.
Namun, tanpa strategi yang matang, kebijakan tersebut berisiko sekadar menambah likuiditas tanpa memberi dampak signifikan bagi masyarakat luas.
