Jakarta, Teritorial.com – Peduli terhadap potret kesenjangan dan kemiskinan yang terjadi di Ibukota sebagaimana yang telah menjadi janji kampanye Anies-Sandi pada Pilgub DKI Jakarta lalu. Kinii masyarakat khususnya di DKI Jakarta perlahan akan menikmati Program Rumah DP Rp 0 yang merupakan merupakan salah satu program unggulan dalam mengentaskan kemiskinan di Ibukota tersebut.
Dilansri dari Kompas.com (19/1/2018), Pada laman resmi Anies-Sandi di www.jakartamajubersama.com, disebut bahwa baru 51 persen penduduk Jakarta yang memiliki hunian, baik rumah tapak maupun vertikal. Sedangkan sisanya merupakan kalangan masyarakat miskin yang belum punya hunian sendiri.
Program ini akan memberikan keringanan bagi masyarakat Jakarta yang ingin memiliki rumah. Harapannya bisa menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu untuk memiliki rumah. “Ini kan salah satu mekanisme pembiayaan, jadi suplai rumahnya sudah banyak dibangun, yang belum mekanisme pembiayaannya,” kata Anies pada 12 Juni 2017 lalu.
Pada tahap awal, saat program itu mulai diperkenalkan ke masyarakat, beberapa pihak meragukan hal itu. Gubernur BI Agus DW Martowardojo pernah mengungkapkan, bank sentral sudah mengatur terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Dalam aturan tersebut, diatur pula besaran minimum uang muka untuk penyaluran kredit properti. “Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan),” ujar Agus di kantornya di Jakarta, Jumat, 17 Februari 2017.
Agus menyatakan, sebaiknya pengenaan uang muka nol persen tidak dilakukan. Sebab, kalau rencana itu dilakukan, tentunya akan memperoleh teguran dari otoritas. Sementara itu, sejumlah pengembang properti menilai uang muka nol persen bisa saja dilaksanakan asalkan ada bantuan (subsidi) sangat besar.
Pembenaran Anies Atas Program Unggulan Rumah DP 0%
Dianggap menyalahi aturan Anies sempat membantah hal itu, melalui Pasal 17 yang berbunyi “Kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemda sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan, bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.”
Setelah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, Anies dan Sandi sedikit demi sedikit membuktikan janjinya. Kemarin adalah hari yang membahagiakan bagi Anies dan Sandi karena rumah DP Rp 0 akhirnya mulai dibangun. Lokasinya ada di Pondok Kelapa dengan nama properti Klapa Village. Kawasan Pondok Kelapa merupakan lokasi pertama realisasi program ini.
Rumah dengan DP 0 persen akan dibangun secara vertikal, seperti apartemen. Pembangunannya akan dikerjakan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya sebanyak 700 unit dari dua menara dan luas 1,3 hektar. Harga unit hunian tipe 36 dipatok Rp 320 juta. Sementara tipe 21 yang hanya terdiri dari satu kamar tidur, kamar mandi, dapur dan ruang tamu dibandrol Rp 185 juta per unit.
Anies mengatakan rumah ini hanya bisa dibeli oleh warga ber-KTP DKI dengan penghasilan di bawah Rp 7 juta. Namun, skema pembiayaannya belum ditentukan. Pemprov DKI menunggu badan layanan umum daerah (BLUD) terbentuk pada April mendatang untuk merumuskannya.
Adapun, beberapa pengembang yang mendukung rumah dengan DP 0 rupiah yaitu Adhi Persada Properti, Agung Podomoro Land, Alam Sutra Reality, Ahimsa Persada Nusantara, Ciputra Group, dan Eureka Group.
Selain itu, juga ada Gapura Prima Group, HK Realitindo, Intiland Group, Jakarta Propertindo, Lippo Group, Metropolitan Land, MSH Group, PD Pembangunan Sarana Jaya, Perumnas, PT PP Properti, PP Urban, Relife Property, Riyadh Group Indonesia, Sinarmas Group, dan Waskita Karya Realty. (SON)
