Jakarta, Teritorial.com – Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani buka suara soal kemungkinan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia menyebutkan, anggaran IKN masih masuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Ditemui seusai rapat terbatas proses penyusunan RAPBN 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (5/8/2024), Sri mengaku pengajuan ini masih dalam tahapan finalisasi kebijakan substansial yang akan dituangkan ke nota keuangan.
“APBN-nya sedang disusun. Jadi nanti ya yang untuk beberapa final kebijakan-kebijakan yang substansial baik dari sisi penerimaan negara dan belanja, nanti kita akan tuangkan di dalam nota keuangan. Jadi tolong bersabar sedikit ya,” ungkap Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Menkeu menambahkan, rancangan APBN (RAPBN) 2025 telah dibahas secara final bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menyebut, pembahasan RAPBN 2025 juga mempertimbangkan faktor lingkungan makro ekonomi, baik dari sisi domestik dan global.
“Dan untuk itu, kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025,” jelas Sri Mulyani.
Pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun, nilai tukar rupiah, harga minyak dalam hal lifting minyak serta lifting gas termasuk di dalamnya.
“Itu yang sudah dibahas dengan DPR, kami laporkan dan tadi juga mendapatkan beberapa arahan yang nanti finalnya disampaikan Bapak Presiden pada 16 Agustus,” imbuhnya.
Terkait APBN 2025, Sri memastikan postur APBN 2025 tidak mengalami banyak deviasi dan sesuai dengan pembahasan dengan DPR.
Ia memastikan salah satu program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis, telah masuk dalam postur APBN 2025.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ini yaitu Presiden Jokowi, APBN 2025 menampung program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih,” tukasnya.
“Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih. Ini sudah masuk di dalam postur APBN 2025,” kata dia.
Menkeu itu mengatakan, Jokowi dan Prabowo telah mengarahkan anggaran program tersebut mencapai Rp 71 triliun. Namun ia enggan menjelaskan secara tinci terkait kebutuhan anggaran tersebut.
“Sampai saat ini yang kita sudah mendapatkan arahan dari presiden saat ini dan presiden terpilih adalah total anggaranya Rp 71 triliun. Mengenai detailnya nanti adalah Bapak Presiden terpilih terus melakukan persiapan dengan timnya untuk pelaksanaannya,” tuturnya.
Selain memfinalkan arahan dari presiden maupun presiden terpilih untuk RAPBN 2025, pihaknya juga membahas beberapa kebijakan di 2024 dalam rangka untuk menjaga pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.
