Jakarta, Teritorial.Com – Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto diberitakan telah mengajukan proposal kepada negara untuk melakukan pinjaman hutang luar negeri sebesar USD 20 miliar dalam skema kredit dan bantuan luar negeri untuk alokasi pengadaan alutsista pertahanan periode antara 2020-24.
Di antara program-program yang dapat didanai melalui hutang luar negeri yang diusulkan termasuk dua kapal perang kelas menengah yaitu fregat kelas Martadinata. Dikabarkan dalam Janes.com, proposal hutang luar negeri tersebut telah dikirim ke Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, pada 13 Juli 2020.
Salinan surat tersebut telah diterima Janes pada awal September 2020. Di antara kemungkinan akuisisi besar-besaran yang mungkin didanai dengan kredit asing termasuk 24 pesawat tempur Lockheed Martin F-16V dan dua kapal perang lanjutan untuk Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Laut: TNI-AL) Martadinata (SIGMA 10514) fregat kelas.
Permintaan hutang luar negeri tersebut itu dilatarbelakangi akibat pemotongan anggaran Kemhan tahun 2020 hampir Rp 9 triliun atau USD 588 juta untuk dana taktis tanggap darurat pandemi Covid-19, serta perbaikan ekonomi nasional.
Wamenhan: Hutang Luar Negeri Untuk Belanja Alutsista Hal Biasa
Kemhan menanggapi informasi soal pengajuan proposal utang luar negeri sebesar Rp 296 triliun, untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI. Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono menyatakan, pengajuan proposal tersebut merupakan hal biasa.
“Oh ini ‘kan hal biasa, setiap tahun ‘kan semua lembaga juga mengajukan anggaran ke Bappenas. Nah anggaran itu ada yang berasal dari APBN, lalu ada juga yang dari kredit ekspor atau pinjaman dalam negeri, ini mah biasa setiap tahun begitu,” kata Trenggono kepada kumparan, Senin (7/9).
Terkait skema pinjaman serta debiturnya, Trenggono menyatakan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dalam hal ini Bappenas. “Ya itu kita enggak tahu, yang tahu soal anggaran kan Bappenas, kita hanya mengajukan kebutuhan saja kok,” imbuhnya.
Tapi setelah dipangkas di APBN 2020, dalam nota keuangan dan pengantar RAPBN 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi saat pidato di parlemen, Jumat (14/8) lalu, anggaran Kemhan pada 2021 diusulkan naik lagi jadi Rp 136,9 triliun
