Jakarta, Teritorial.Com – Urgensitas kerjasama dalam hal pengawasan serta penangnganan terhadap potensi ancaman di wilayah maritim, kembali menjadi agenda utama dalam setiap pertemuan dan diskusi internasional yang mendatangkan pakar, praktisi beserta stakeholders yang selama ini bersinggungan langsung dengan isu-isu keamanan maritim.
Menjadi narasumber utama dalam diskusi bertaraf Internasional yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bekerjasama dengan Uni Eropa, Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal) Laksmanana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D mengingatkan bahwa tanpa koordinasi yang tepat pencegahan segala bentuk tindak kejahatan maritim menjadi sulit untuk dilakukan.
Dengan makalah berjudul “Indonesia-EU Maritime Security Cooperation”, Danseskoal dalam diskusi penelis bertemakan “Advancing EU-Indonesia Security and Defence Partnership” hasil kerjasama dengan Uni Eropa tersebut, tidak luput membahas segala bentuk karakteristik ancaman-ancaman maritim dan kecenderungannya di masa depan.
Laksda Octavian menyebutkan bahwa baik Uni Eropa maupun Indonesia memiliki kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas keamanan dari ancaman-ancaman tersebut melalui kerja sama yang lebih sistematis, yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan ASEAN Political-Security Community (APSC) Action Programme.
Adapun bagi Perwira Tinggi lulusan AAL 1988 tersebut, keberhasilan Uni Eropa menggelar operasi keamanan maritim di Teluk Aden berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB dapat menjadi standarisasi beberapa negara Anggota ASEAN dalam menggelar operasi keamanan maritim di Selat Malaka dan Laut Sulu. Perkembangan terkini hukum humaniter untuk konflik di laut juga menjadi topik bahasan antara para panelis dan peserta dialog terbuka.
Kesempatan berdialog juga dimanfaatkan untuk menyampaikan beberapa hasil penelitian Seskoal dalam konteks implementasi Poros Maritim Dunia. Dimana dalam penyampaian penelitian tersebut juga dihadiri oleh para akademisi dari beberapa perguruan tinggi, Atase Pertahanan dari beberapa kedutaan, perwakilan NGO dan para pejabat dari European External Action Service (EEAS) dan International Committee of the Red Cross (ICRC).
