Jakarta, Teritorial.Com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto meminta agar adanya tindakan preventif dari semua lembaga pemerintahan demi mencegah terjadinya kampanye hitam dalam Pileg dan Pilpres 2019.
Tindakan preventif tersebut, kata mantan Panglima Abri itu, diperlukan agar tidak membahayakan dan tidak mengganggu pesta demokrasi Indonesia.
Demikian disampaikan oleh Wiranto dalam pidatonya di seminar “Mewujudkan Ruang Siber yang Kondusif Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019” di hotel Aston, Jakarta, Rabu, (12/12/2018).
“Pemerintah mengharapkan agar semua pihak bisa menjaga pesta demokrasi akbar ini dapat berjalan dengan kondusif dan tentram. Kampanye yang mengedepankan nilai positif dan membangun, adalah kampanye yang baik,” ujar Wiranto.
Kampanye hitam, lanjut Wiranto, seringkali muncul dalam sosial media. Sehingga, harap Wiranto, melalui kegiatan literasi digital, mendorong masyarakat agar lebih peka dan selektif.
“Dan untuk memerangi ancaman siber ini, maka BSSN perlu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang keamanan siber nasional,” saran Wiranto.
Wiranto menilai keberhasilan penanganan ancaman siber nasional membutuhkan sinergi para pemangku keamanan siber.
“Baik dari sektor pemerintah, Industri, Akademisi, dan Komunitas Siber Security,” pungkas Wiranto.
