Jakarta, Teritorial.com – Menteri pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin hadir dalam kegiatan penyerahan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (09/07/2025).
Sjafrie pun sempat berkelakar saat diminta maju berbicara di momen tersebut.
Tak hanya itu, Sjafrie juga mengapresiasi capaiak Satgas PKH yang sukses menguasai kembali lahan seluas 2,09 juta hektare dari kawasan hutan selama Februari – Juni 2025.
Undangan dari Kejagung kali ini pun terasa berbeda dari biasanya.
“Dalam kaitan PKH ini suasana kebatinan berbeda, Pak JA (Jaksa Agung ST Burhanuddin-red). Biasanya orang kalau diundang Kejaksaan Agung suasana kebatinan tidak aman. Tetapi pada hari ini, seperti yang terlihat suasana sumringah,” kata Menhan disambut gelak tawa tamu yang hadir, Rabu (09/07/2025).
Menurut Sjafrie, kehadiran sejumlah pejabat yang masuk dalam Satgas PKH kali ini adalah untuk menyampaikan hasil dari kerja keras menuntaskan target dari Presiden Prabowo Subianto.
“Para hadirin sekalian, suasana kita diundang oleh Pak Jaksa Agung dalam keadaan aman. Kenapa aman? Karena hasil kerja Satgas PKH ini sangat mempunyai arti bagi negara kita,” katanya.
“Jadi mungkin masih ada satu bagian lagi, Bapak harus mengundang kita lagi agar supaya memenuhi target yang diinginkan oleh Bapak Presiden,” tambah Sjafrie.
Ia juga menambahkan, target dari Satgas PKH adalah untuk menguasai total 3 juta hektare lahan.
Sehingga capaian tersebut telah menjadi progres yang signifikan sebagai bentuk kerja sama multidimensi demi menyelamatkan kepentingan nasional.
“Yang sudah kita tunggu-tunggu sejak bertahun-tahun lamanya, yang sampai saat ini baru kita capai hasil yang kita harapkan,” jelasnya.
Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menguasai kembali lahan seluas 2,09 juta hektare selama Februari hingga Juni 2025.
Ketua Pelaksana Satgas PKH RI, Febrie Adriansyah, mengatakan penguasaan kembali lahan itu dilakukan secara dua tahap.
Rinciannya, 1,01 juta hektare pada tahap I selama periode Februari–Maret 2025.
“Pada tahap satu, seluas 1.019.000 hektare, periode bulan Februari sampai dengan Maret 2025,” ungkap Febrie saat memaparkannya di Gedung Utama Kejagung, Rabu (9/7/2025).
Febrie menjelaskan, pada tahap I tersebut penguasaan dilakukan di sembilan provinsi dan 369 korporasi.
Sedangkan pada tahap II, dilakukan penguasaan pada lahan seluas 1,07 juta hektare di 12 provinsi dan 315 perusahaan selama periode April–Juni 2025.
“Total, luasan kawasan hutan yang telah ditertibkan melalui kegiatan penguasaan kembali adalah 2.092.393,53 hektare,” ujarnya.
(*)
