Jakarta, Teritorial.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk mengembangkan ekosistem pertanian terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Kerja sama ini mencakup pengelolaan lahan untuk food estate, budidaya komoditas pangan seperti padi dan ubi kayu, hingga distribusi hasil panen. TNI AD akan berperan dalam pendampingan petani, penerapan teknologi pertanian modern, serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan usaha tani.
“Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen TNI AD dalam mendukung program strategis pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangan tertulis, Minggu (6/7/2025).
Wahyu menambahkan, kerja sama tersebut menjadi jawaban atas tantangan global seperti ancaman krisis pangan yang membutuhkan respons konkret dan kolaboratif.
TNI AD Klaim Sudah Lama Terlibat di Sektor Pertanian
KSAD Jenderal Maruli menyatakan TNI AD telah lama berkecimpung dalam mendukung sektor pertanian. Peran tersebut akan diperkuat melalui kerja sama yang melibatkan berbagai pihak strategis, termasuk BUMN di bidang pangan.
“Mudah-mudahan apa yang kami teken dalam perjanjian kerja sama hari ini, saya yakin perlu kerja keras juga. Pada intinya, kami Angkatan Darat dari segala sisi fasilitas akan mendukung penuh kegiatan ini,” kata Maruli.
Jenderal bintang empat itu berharap perjanjian tersebut menjadi titik awal kerja nyata di lapangan sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Agrinas Harapkan Sinergi Berlanjut ke Lapangan
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyambut baik kerja sama ini dan mengapresiasi dukungan yang diberikan TNI AD.
“Kami ucapkan terima kasih karena kami bisa bekerja sama dengan Angkatan Darat dan atas dukungan Bapak KSAD, kami bisa memulai kegiatan ini,” kata Joao.
Ia berharap sinergi tidak hanya sebatas dokumen kerja sama, tetapi akan berlanjut ke lapangan melalui program-program nyata untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada nasional.
Masyarakat Sipil Kritisi Peran TNI di Bidang Pertanian
Sementara itu, keterlibatan TNI AD di sektor pertanian mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil. Mereka mempertanyakan rencana perekrutan 24 ribu calon tamtama untuk dijadikan bagian dari Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang salah satu tugasnya mengurusi pertanian.
Koalisi masyarakat sipil mengutip keterangan Mabes TNI AD yang menyebut rekrutmen calon tamtama tersebut akan dijadikan pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan, bukan dilatih untuk berperang dan menjadi garda terdepan menghadapi musuh.
“TNI itu direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan,” ujar Direktur Imparsial Ardi Manto dalam keterangan tertulis, dikutip 11 Juni 2025.
Menurut Ardi, kebijakan perekrutan yang sedang dilakukan telah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara seperti yang tertulis dalam aturan konstitusi dan UU TNI.
“Kami menilai perekrutan dan pelibatan TNI bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan untuk urusan seperti pertanian, perkebunan, peternakan maupun pelayanan kesehatan adalah bentuk kegagalan untuk menjaga batas demarkasi yang tegas antara urusan sipil dan militer,” tuturnya.
