JAKARTA, Teritorial.com – Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Abdul Rasyid K, S.E., M.M. mengikuti Rapat Koordinasi Pengaman Maritim Indonesia yang digelar Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara daring di Mako Koarmada I, Jl. Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kamis (28/01)
Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia selaku pimpinan Rakor memaparkan kondisi terkini dengan mengulas Keamanan Laut pada Bulan Januari 2020, penegakkan hukum di laut dan antisipasi pengamanan laut yang dalam pelaksanaannya membutuhkan sinergi semua stakeholder kemaritiman.
Rapat Koordinasi Kemaritiman yang dilakukan secara virtual, berpusat di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta. bertujuan untuk menyamakan pola pikir, pola sikap serta pola tindak stakeholder di laut guna melaksaksanakan pengamanan di perairan Indonesia, kali ini membahas seputar maraknya aksi penyelundupan narkoba, angka kecelakaan laut masih cukup tinggi, IUU fishing, pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia, pencemaran laut, kedatangan pencari suaka ke Indonesia, dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing.
Dalam kesempatan Rakor Kemaritiman tersebut, Pangkoarmada I memaparkan hasil Operasi yang telah dilakukan oleh TNI AL khususnya Koarmada I pada tahun 2020 yakni hal-hal menonjol dalam Operasi Laut, Gelar Operasi yang dilakukan pada Tahun 2021 serta menyampaikan Kejadian SAR/Kecelakaan Laut yang ditangani TNI AL melalui Koarmada I bekerjasama dengan Basarnas yang tergabung dalam Operasi Gabungan Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 di Perairan Kepulauan Seribu pada beberapa pekan lalu.
Melalui Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia, Pangkoarmada I berharap dapat menciptakan sinergi semua instansi yang memiliki kewenangan di laut. Kerja sama yang dilakukan berupa gelar operasi dan latihan bersama yang dilanjutkan dengan pertukaran informasi dan saling membangun kapasitas untuk bersinergi serta bersama-sama menyempurnakan konsep pengamanan yang dapat diterapkan untuk menjaga perairan Indonesia.
Kegiatan Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia yang diadakan Bakamla RI merupakan agenda rutin yang diikuti pemangku kepentingan di bidangnya seperti perwakilan dari TNI, TNI AL, Polri, Kemenko Polhukam, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Basarnas, Badan Intelijen Negara, Ditjen PSDKP, KKP serta Ditjen Bea dan Cukai.
