Jakarta, Teritorial.com – Kondisi politik dan ekonomi serta keamanan kawasan Asia Pasifik saat ini sedang menghangat. Berbagai permasalahan di tingkat global, regional dan nasional Indonesia menjadi spektrum ancaman yang berdampak terhadap keamanan nasional yang perlu diantisipasi.
Sudah menjadi tanggungjawab TNI guna mempersiapkan kebijakan, strategi dan upaya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi segala bentuk kemungkinan ancaman. Demikian slide paparan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. yang dibacakan oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A.
Pada acara Round Table Discussion(RTD) Tema pembahasan adalah soal “Mengantisipasi Kondisi Keamanan Kawasan Asia Pasifik Guna Mengurangi Implikasinya Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, yang diikuti oleh segenap pejabat terkait dari Kementerian, Lembaga Negara dan Universitas, bertempat di Ruang Kresna Gedung Astragatra Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, berbagai trenpermasalahan di tingkat global, regional dan nasional yang tersebar dalam spektrum ancaman mensyaratkan perlunya pemahaman, pemikiran, mekanisme dan model baru yang adaptif untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman baru. “Sesuai amanat Undang-Undang, TNI berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, harus selalu siap siaga,” tegasnya.
Dijelaskan Marsekal Hadi bahwa kesiapsiagaan Komando Gabungan (Kogab) TNI tersebut diwujudkan dalam bentuk Komando Gabungan yang menjalankan 4 (empat) Operasi Militer Perang TNI, yaitu Operasi Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, Operasi Siaga Tempur Laut, Operasi Pengamanan Perbatasan Ambalat dan Operasi Pertahanan Udara.
“Selain itu juga digelar total 48 Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI yang terdiri dari 21 operasi di dalam negeri dan 27 lainnya operasi di luar negeri dalam misi penugasan PBB. Kedepan akan dibentuk 3 (tiga) Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) TNI dan pangkalan TNI terpadu yang berlandaskan konsep Trimatra Terpadu,” jelasPanglima TNI.
Di sisi lain, Panglima TNI menerangkan bahwa saat ini TNI sedang melaksanakan pembangunan Pangkalan TNI Terpadu, yang direncanakan di 5 (lima) pulau terdepan dan daerah strategis, yaitu Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak dan Merauke. “Pangkalan TNI Terpadu ini merupakan konsep yang ditujukan untuk mendukung kesiapsiagaan Kogab maupun Kogabwilhan. Pembangunan yang telah berjalan adalah di Natuna dan direncanakan pembangunan pangkalan terpadu di Saumlaki dan pulau atau daerah lainnya,” ungkapnya.
Turut hadir sebagai narasumber dan pembahas diantaranya Kepala Staf Kepresidenan RI diwakili oleh Laksda TNI (Purn) Ir. Leonardi, M.Sc. (Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI), Kepala BNPT Komjen Pol Drs. Suhardi Alius, Deputi II Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam M.H., Dr. (HC) Drs. Lutfi Rauf, M.A., Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Ph.d., Pengamat Militer/ Dekan Fakultas HI, Komunikasi dan Hukum dari President University Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ketua IM Centre untuk dialog dan perdamaian, pembina dari institut titian perdamaian di Indonesia Prof. Dr. Icksan Malik, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.S.(SON)
