Jakarta, Teritorial.Com – Atas pertanyaan mantan Presiden RI ke-6 SBY terkait penggeledahan rumah dinas mantan wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang dilakukan Gubernur Plt Jawa Barat Komjen Pol Mochamad Iriawan.Lantas SBY meminta para aparat negara tersebit tetap bersikap netral.
Sebagai salah satu tokoh reformasi di kubu TNI, maka menjadi hal yang wajar jika SBY yang juga selaku mantan Kepala Negara melihat tindakan Gubernur Plt Jabar tersebut sebagai sebuah kekeliruan. “Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral-lah negara, netral-lah pemerintah, netral-lah BIN, Polri dan TNI,” kata SBY di Bogor, Sabtu (23/6/2018).
Menimbulkan sedikut kerancuan diranah publik, Pengamat politik dan militer Prof Salim Said menyarankan TNI, Polri dan BIN memberi klarifikasi terkai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal adanya oknum dari ketiga institusi keamanan tersebut tidak netral dalam perhelatan Pilkada 2018.
Guru Besar Universitas Pertahanan Indonesia telah menyarankan bahwa hal tersebut harus segera diklarifikasi oleh pihak TNI, Polri, dan BIN tersebut maka masyarakat tak lagi berasumsi soal pernyataan SBY. Jika belum ada keterangan resmi maka asumsi publik akan terpecah dan menganggap ucapan SBY yang benar. Akibatnya ketiga institusi itu mendapat citra buruk di masyarakat.
Fatalnya masyarakat akan melihat bahwa selama ini ketiga institusi tersebut tidak netral dan mendukung kepentingan pendukung kandidat yang tengah berkuasa saat ini. “Ya sebaiknya TNI, BIN dan Polri menyampaikan ke publik dengan menggunakan data,” kata Said saat ditemui di Habibie Center, Kemang, Jakarta, Minggu (24/6/2018).
Lebih lanjut Said juga menyarankan agar DPR khususnya Komisi I juga mengkritisi hal ini. Jika perlu Komisi I DPR bisa memanggil ketiga pimpinan tiga institusi tersebut untuk dimintai keterangannya.”Bagaimana dengan DPR, tanyakan juga,” pungkasnya.
SBY juga menyebut kejadian saat Pilkada di beberapa daerah seperti di DKI Jakarta, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku. Salah satunya kata dia, adalah calon dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.
Lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian. Kemudian ada pula, kata SBY, petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
