Jakarta, Teritorial.com – Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan Polri melakukan evaluasi terkait manajemen karir dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), agar kasus seperti Firli Bahuri, Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa tidak terulang kembali.
“Dari berbagai kasus tersebut, harusnya Polri melakukan evaluasi terkait manajemen karir dan pengembangan SDM-nya,” kata Bambang saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurut Bambang, penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka menambah catatan kelam bagi institusi Polri, mengingat Ketua KPK non-aktif tersebut merupakan purnawirawan Polri dengan pangkat komisaris jenderal.
Bambang menyebut, Firli Bahuri merupakan kader terpilih dari Polri. Dengan perilaku korupsi dan adanya upaya menghindar dari proses hukum yang tak patut, menambah deretan nama-nama perwira tinggi Polri yang terjerat kasus hukum dalam setahun terakhir.
“Setelah Irjen Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan dan menghalangi penyidikan. Irjen Teddy Minahasa dalam kasus jual beli barang bukti narkoba dan nama-nama yang lain,” kata Bambang.
Contoh kasus di atas, lanjut Bambang, mengindikasikan semakin tinggi pangkat maupun pendidikan seorang personel Polri tidak seiring dengan semakin tingginya etika, moralitas, apalagi integritas untuk menjaga nama baik institusi yang sudah membesarkannya.
Oleh karena itu, Bambang berpendapat, Polri harus melakukan evaluasi manajemen karir dan pengembangan SDM-nya dengan membangun sistem yang bisa memastikan bahwa SDM yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritaslah yang layak mendapat pangkat tinggi.
“Bukan sekedar bagi-bagi pangkat dan jabatan berdasarkan pertimbangan gerbong-gerbong atau faksi bahkan pertimbangan materi,” ujarnya.
Bambang berharap negara yang harus melakukan pembenahan pada Polri. Karena, bila melihat kasus-kasus yang terjadi selama dua tahun terakhir dan pola promosi jabatan yang terjadi di Polri, dirasa sangat susah untuk berharap banyak Polri bisa melakukan perbaikan.
“Tetapi itu pun akan sulit dilakukan dalam waktu dekat, mengingat bulan-bulan politik yang membutuhkan konsentrasi ekstra menjaga stabilitas kamtibmas,” ujar Bambang.
