Jakarta, Teritorial.Com – Pencapaian empat tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah berhasil membangun tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Anggaran pembangunan tujuh PLBN ini sebesar Rp 943 miliar. Sesuai Nawa CIta, membangun Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.
PLBN yang berubah wajahnya tersebar di 7 lokasi perbatasan, di 7 kabupaten/ kota, dan 3 provinsi, dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Tahun 2019, pembangunan PLBN masih berlanjut, dan akan ada 4 lokasi lagi. Seluruh PLBN yang terbangun telah dilengkapi dengan pasar dan sarana-pra sarana pemukiman dasar lainnya. Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.
Dalam keterangan persnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menjelaskan pihaknya sudah membangun 999,5 kilometer Jalan Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) serta Jalan Administrasi. “Dalam program pengamanan perbatasan Kemhan telah membangun 999,5 kilometer JIPP dan Jalan Administrasi di sepanjang perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan,” kata Ryamizard beberapa waktu lalu.
Untuk melengkapi infrastruktur itu Kemhan juga telah membangun Pospamtas, Border Sign Post (BSP), dan pilar perbatasan. Pembangunan komponen pertahanan di perbatasan itu juga diperkuat dengan pemenuhan kekuatan pokok minimum TNI yang mencapai 61,8 persen. “Selain itu untuk memberi rasa sejahtera bagi para prajurit sudah dibangun 241.441 unit rumah negara untuk mereka termasuk yang bertugas di perbatasan,” kata Ryamizard.
Pengamanan di perbatasan menurut Ryamizard perlu dilakukan sebagai bagian dari membangun profesionalisme TNI yang berujung pada membangun kedaulatan negara di wilayah sendiri.Selain itu, perbatasan sebagai wilayah terdepan kedaulatan Indonesia sejauh ini telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan.Hal tersebut terlihat ketika kebijakan pertahanan dan keamanan menyentuh pada aspek sosial pembangunan dan ekonomi rakyat.
