Jakarta, Teritorial.Com – Mengamati peluang dan kiprah Indonesia dalam Dewan Keamanan Tidak Tetap Persatuan Bangsa-Bangsa (DKPBB), Analis Senior Bidang Intelijen dan Kajian Stratejik Andrea Abdul Rahman M.Si (Han) menilai bahwa akan ada banyak resolusi resolusi DKPBB yang lahir dari usulan Indonesia.
Walaupun secara resmi pengangkatan Indonesia sebagai salah satu anggota tidak tetap DKPBB baru akan dilantik pada Januari 2019 mendatang, namun segala bentuk persiapan khususnya politik internasional harus benar-benar dipersiapkan sejak saat ini.
“Menjadi anggota tidak tetap DKPBB Indonesia akan memgambil peran besar sekaligua pemain dalam pusara politik internasional. Tentunya akan ada banyak yang bisa dilakukan Indonesia terutama masalah resolusi konflik Contoh krisis Suriah, Palestina, Rohingya dan beberapa isu-isu lainnya yang mendesak terkait human security,” ujar Andre dalam Seminar Bertajuk “Membaca Kiprah Indonesia” di Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan di Univeristas Satya Negara Indonesia (USNI) Jakarta, Jummat (20/7/2018).
Dalam Analisisnya, Alumnus Univeristas tersebut mengungkap beberapa isu-isu penting yang tidak bisa dibiarkan begitu saja oleh Indonesia seperti potensi ancaman Laut China Selatan (LCS). Terorisme global ISIS, konflik Israel-Palestina dan beberapa konflik pelanggaran terhadap human security.
“Setidaknya beberapa isu tersebut yang akan banyak menyita perhatian politik luar negeri Indonesia, namun jika melirik pada peluang jelas hal tersebut akan sangat memguntungkan disisi partisipasi dan pengaruh Indonesia di mata dunia internasional. Untuk beberapa isu human security Indonesia dituntut untuk bersikap tegas seperti konflik Suriah, Rohingya, misalnya sudah ribuan bahkan jutaan tapi mengapa hingga saat ini belum satupun resolusi PBB untuk konflik tersebut sehingga tidak ada pasukan perdamaian yang di terjunkan,” jelas Andre.
Analis senior bidang Intelijen tersebut juga menjelaskan soal perubahan generasi pergerakan terorisme global. Dunia kini disibukan dengan fenomena terorisme baru yakni Foreign Terorist Fighter (FTF) dimana terorisme di era kontemporer saat ini bisa di ekspor bahkan juga diimpor dari belahan dunia lain. Teroris dapat berpindah-pindah untuk melancarkan aksi teror. “Menhan RI dan Panglima TNI jauh hari telah mengatakan bahwa teroris saat ini tidak hanya faktor ideologis namun juga ekonomis. Sleeper Sell of terorism ada di semua provinsi Indonesia kecuali Papua dan beberapa wilayah Kalimantan,” tambahnya.
Dalam kesempatan berbica kedua Freelance Reseaecher of MoN Universitas Paramadhina Jakarta
Bayu Widiyatmoko, juga mengingatkan bahwa tantang terberat di anggto tidak tetap DKPBB adalah kelima negara DKPBB itu sendiri yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris dan Perancis. “Dengan kepemilikan terhadap hak veto jelas maka semua keputusan akhir ada ditangan mereka, bisa saja apa yang sudah kita buat dan analisis melalui rencana jangka panjang kebijakan setelah bertahun-tahun bisa saja bubar dalam waktu hitungan detik melalui veto,” ujar Bayu.
Baginya kelima negara pemilik hak veto tersebut tak ubahnya bagaikan preman komplek, dimana secara sepihak mereka bisa saja mengambil jalan pintas jika tidak sejalan dengan kepentingan nasional masing-masing negara. “Pertanyaan mendasar adalah apa yang akan Indonesia lakukan melihat kenyataan tersebut, terlebih selurunhnya merupakan negara great power yang memegang inti dari dominasi kekuatan dunia,” tegasnya.
Seminar tersebut juga dihadiri oleh Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta Jerry Indrawan M.Si (Han) Freelance Researcher of MoN Universitas Paramadina Bayu Widiyatmoko, Dekan FISIP Universitas Satya Negara Indonesia Sri Devi Purwatiningsih dan Kepala Program Studi Hubungan Internasional Pradono Budi Saputro. (SON)
