New York, Teritorial.com – Persaingan strategis Amerika Serikat (AS)- Rusia dalam konstelasi politik internasional di Timur Tengah terus memanas. Setelah keduanya saling bersaing melalui manuver militer dengan menempatkan sejumlah alutsista berat kini keduanya saling beradu argumentasi di PBB.
DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang mendesak semua pihak yang berkonflik untuk segera menghentikan semua bentrokan dan mematuhi jeda kemanusiaan jangka panjang di seluruh wilayah Suriah. Gencatan senjata ini memastikan masuknya bantuan kemanusiaan dan bantuan medis ke wilayah-wilayah di Suriah.
Namun dukungan Rusia terhadap rezim Bashar Al-Assad membuat Duta Besar AS, Nikki Haley menyatakan, pihaknya ragu Suriah akan mematuhi resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB terbaru mengenai penerapan gencatan senjata di Suriah.
“Kami sangat skeptis bahwa rezim Presiden Suriah Bashar Al-Assad akan mematuhi resolusi ini. Tapi kami mendukung resolusi ini, karena kami tidak perlu menuntut apapun. Kami berutang ini kepada orang-orang yang tidak bersalah di Suriah yang meminta pertolongan,” ucap Haley, seperti dilansir dari thenewyork times pada Minggu (25/2/2018).
Melakukan pembelaan, Dubes Suriah untuk PBB, Bashar Jaafari mengatakan bahwa resolusi DK PBB mengenai gencatan senjata selama 30 hari di Suriah harus dilaksanakan di seluruh negara, termasuk Afrin dan Dataran Tinggi Golan. “Resolusi ini harus dilaksanakan di seluruh wilayah Suriah, termasuk Afrin dimana terjadi perang antara Turki dengan militan Kurdi yang juga didanai oleh AS, termasuk wilayah yang dikuasai oleh AS, termasuk Dataran Tinggi Golan,” ucap Jafari.
Menanggapi putusan AS Dubes Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia mendesak koalisi pimpinan AS untuk menghentikan apa yang dia sebut dengan tindakan pendudukan di Suriah. Nebenzia menyebut, hal ini harus dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi pemerintah Suriah memulihkan situasi di wilayah yang baru saja terjadi kontak senjata.
Berbicara paska pertemuan Dewan Keamanan (DK) PBB, Nebenzia menegaskan genjatan senjata hanya bisa dihenikan jika pendudukan oleh koalisi AS juga harus keluar dari wilayah-wilayah yang selama ini dijadikan sebagai basis kontrol AS atas Suriah.
“Kami mendesak segera penghentian pendudukan dari apa yang disebut koalisi, yang antara lain memiliki dampak kemanusiaan yang berbeda. Ini akan memungkinkan pemerintah Suriah untuk melakukan pemulihan kehidupan normal di semua wilayah, terbebas dari para teroris,” ucap Nebenzia, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (25/2).
Seperti diketahui, DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang mengusulkan gencatan senjata selama 30 hari di Suriah. Namun, AS dan Rusia berseteru soal persyaratan kondisi pemberlakuan gencatan senjata tersebut. Ketegangan terus berlangsung dalam forum DK PBB dan tak ada pihak yang menjelaskan rencana gencatan senjata yang sudah diadopsi DK PBB. (SON)
