Istambul, Teritorial.Com – Kembali bertarung dalam Pemilu, tahun menjadi tahun yang terberat presiden Tayyip Erdogan dan partainya, Partai AKP, sejak mereka menyapu kekuasaan lebih dari satu setengah dekade yang lalu.
Dilaksanakan pada Minggu (24/6/2018), berkisar lebih dari 56 juta orang terdaftar untuk memilih di 180.000 kotak suara di seluruh Turki. Sebagaimana rencana panitia khusus nasional sebelumnya, Pemilu tepat dimulai pada jam 8 pagi dan berakhir pada jam 5 sore waktu setempat.
Dikutip dari Reuters, Minggu (24/6/2018), Presiden Erdogan memajukan pelaksanaan pemilu dari November 2019 dengan alasan pemerintahan baru akan lebih memungkinkannya untuk mengatasi masalah ekonomi negara itu.
Menghadapi faktor kendala eknomi yang cukup sulit lantaran nilai tukar Lira yang kini melemah lebih dari 20% terhadap Dolar Amerika tidak hanya menjadi catatan buruk sepanjang kepemimpinan Erdogan, namun juga dikatakan sebagai alasan utama maraknya kasus pemberontak oleh kelompok-kelomok kecil militan di Turki seperti minoritas Kurdi.
Menyadari sebelumnya bahwa Erdogan sepakat bahwa ada kekuatan besar yang memang dengan sengaja memainkan isu tersebut guna menggeser posisi Erdogan dari tampu kekuasaan sebagai presiden dari negara yang sebelumnya merupakan jantung peradaban Islam dibawah kekuasaan Khilafah Turki Osmani.
Ketika berpidato di Istanbul pada Sabtu lalu yang dihadiri oleh ratusan ribu orang, Ince berjanji untuk membalikkan apa yang ia dan partai oposisi lihat sebagai ayunan menuju pemerintahan otoriter di bawah Erdogan di negara berpenduduk 81 juta orang itu.
Atas apa yang terjadi, sejumlah imuan sepakat bahwa Turki telah berada di bawah pemerintahan darurat yang membatasi beberapa kebebasan pribadi dan memungkinkan pemerintah untuk memotong parlemen dengan keputusan darurat selama hampir dua tahun setelah kudeta militer yang gagal pada Juli 2016.
Erdogan menyalahkan kudeta terhadap mantan sekutunya, ulama Muslim Fethullah Gulen, dan telah melakukan tindakan keras terhadap pengikutnya di Turki. PBB mengatakan sekitar 160.000 orang telah ditahan dan hampir lebih banyak lagi, termasuk para guru, hakim dan tentara, dipecat.
Para kritikus presiden, termasuk Uni Eropa di mana Turki masih bercita-cita untuk bergabung, mengatakan Erdogan telah menggunakan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat. Beberapa surat kabar atau media yang secara terbuka mengkritik pemerintah dan dia mendapatkan liputan pemilu lebih banyak daripada kandidat presiden lainnya.
Erdogan, yang membela tindakan kerasnya dengan alasan untuk keamanan nasional, mengatakan kepada para pendukungnya pada kampanye pada hari Sabtu bahwa jika terpilih kembali ia akan maju terus dengan lebih banyak proyek infrastruktur besar yang telah membantu mengubah Turki menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia selama ia berkuasa.
Jajak pendapat menunjukkan Erdogan gagal meraih kemenangan di putaran pertama dalam pemilihan presiden. Namun ia diperkirakan akan memenangkan putaran kedua pada 8 Juli, sementara Partai AKP-nya kemungkinan akan kehilangan kursi mayoritasnya di parlemen. Situasi ini kemungkinan akan meningkatkan ketegangan antara presiden dan parlemen. (SON)
