JAKARTA, Teritorial.com – Inggris mendesak China mengizinkan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengunjungi Xinjiang, untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur. Desakan itu diutarakan Inggris setelah melayangkan tudingan baru bahwa China melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Uighur yang tinggal di Xinjiang.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab pada pekan lalu menyatakan kecamannya terhadap sistem “kerja paksa” yang diterapkan terhadap etnis Uighur.
Selain kerja paksa, Raab juga mengecam “sterilisasi secara paksa” yang diterapkan terhadap etnis Uighur.
“Apakah itu genosida atau tidak, harus ditentukan oleh pengadilan. Tapi kriteria (pelanggaran) sudah sangat tinggi,” kata Raab seperti dikutip AFP pada Minggu (17/1).
“Dan sejujurnya kita tidak boleh terlibat dalam negosiasi perdagangan dengan negara-negara yang melanggar HAM bahkan yang jauh kriterianya dari genosida,” paparnya menambahkan.
Bersama dengan tudingan itu, Inggris juga mengajukan kontrol impor terhadap perusahaan-perusahaan yang mungkin menggunakan barang yang berasal dari Xinjiang.
Inggris khawatir barang-barang tersebut dibuat oleh sistem kerja paksa yang diterapkan terhadap etnis Uighur.
Meski begitu, pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson menolak upaya parlemen Inggris untuk menganggap kejahatan di Xinjiang sebagai bentuk aksi genosida. Sebab, hal itu bisa menghalangi Inggris melanjutkan perjanjian perdagangan bebas dengan China.
Namun, Raab mengatakan kepada Sky News bahwa dia mendukung “semangat” upaya parlemen tersebut. Ia juga menuntut China untuk menunjukkan transparansi yang lebih luas lagi terhadap kondisi di Xinjiang.
Selama ini, organisasi HAM internasional menuding setidaknya satu juta etnis Uighur ditahan dalam sebuah kamp layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang. Hal itu dibantah China.
“Apa yang dikatakan China adalah semua ini kebohongan yang dibuat oleh Barat, termasuk Inggris di antaranya,” kata Raab.
“Jika mereka (China) mempermasalahkan tuduhan ini, ada cara sederhana untuk memperjelasnya: izinkan Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi dan mengakses situs-situs itu,” paparnya menambahkan.
Merespons kontrol impor yang diberlakukan Inggris, China memperingatkan London untuk berhenti mencampuri urusan dalam negerinya.
