JAKARTA, Teritorial.com – Seluruh pemerintahan Belanda secara kolektif mengundurkan diri Jumat (15/1/2021). Perdana Menteri Mark Rutte beserta kabinetnya yang berkuasa sejak 2017, memutuskan meninggalkan jabatan karena skandal.
Skandal tersebut terkait salah kelola dana perawatan anak, yang membuat ribuan keluarga mengalami kesulitan keuangan. Investigasi mengungkap bahwa di Desember, pejabat pajak telah keliru dan membuat tuduhan ke ribuan keluarga pekerja yang membuat mereka terpaksa membayar kembali tunjangan pengasuhan anak antara 2013 dan 2019.
Kejadian ini digambarkan sebagai ‘ketidakadalian yang belum pernah terjadi sebelumnya’ oleh beberapa anggota parlemen Belanda. Pengungkapan inilah yang menyebabkan pengunduran diri Lodewijk Asscher, pemimpin oposisi yang saat itu bertanggung jawab sebagai menteri urusan sosial di pemerintah sebelumnya.
Hal ini kemudian berimplikasi pada pemerintahan PM Rutte. Ia dan kabinetnya memutuskan juga akan menerima tanggung jawab dan bersama-sama meninggalkan jabatan karena skandal ini.
“Dengan keputusan hari ini, kabinet ingin memberikan keadilan kepada semua orang tua yang telah dianiaya secara tidak terduga,” kata Rutte dalam sebuah pernyataan dikutip Sabtu (16/1/2021).
Meski begitu, dalam konferensi pers, ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memimpin tanggap darurat Covid-19 dengan status ‘caretaker’. dan 12.875 meninggal.
Belanda sendiri akan mengadakan pemilihan parlemen baru Maret. Rutte sebelumnya sempat mengatakan bahwa pengunduran diri pemerintah tidak akan membantu saat ini karena negara membutuhkan stabilitas untuk menghadapi pandemi, Politico melaporkan.
Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya pemerintahan Belanda mengundurkan diri secara kolektif untuk menunjukkan tanggung jawab bersama. Hal tersebut terjadi 2002 lalu, saat sebuah laporan mengkritik menteri dan militer karena tak mencegah pembantaian Muslim di perang Bosnia.
Sementara itu, BBC melaporkan PM akan menyerahkan pengunduran diri kabinet kepada raja. Namun pemerintah sementara masih akan berjalan hingga menunggu Pemilu diadakan.
Sebelumnya keluarga yang terlibat dalam kasus ini telah mengajukan tuntutan terhadap lima politisi minggu ini. Mereka termasuk menteri keuangan saat ini Wopke Hoekstra.
