Austria, Teritorial.com – Atas dugaan terlibat dalam radikalisme, Kini pemimpin jamaah Muslim Austria, Ibrahim Olgun harus disibukan bahwaorganisasinya IGGiOe, sedang menempuh jalur hukum melawan keputusan pemerintah untuk menutup sejumlah masjid dan mengusir setidaknya 40 imam.
Menurutnya, pihaknya tidak diberitahu sebelumnya tentang tuduhan khusus yang dijadikan landasan penutupan masjid, empat di antaranya terletak di ibu kota Austria, Wina. “Kebijakan pemerintah ini sebagai langkah drastis yang seharusnya tidak dilandaskan pada terkaan,” kata Ibrahim seperti dilansir BBC Indonesia, Minggu (10/6/2018).
Menurut Olgun, kebijakan pemerintah tidak tepat untuk mengendalikan politik Islam dan pada akhirnya akan memperlemah struktur masyarakat Islam di Austria. Sebaliknya ia yakin persoalan dapat diselesaikan lewat perundingan Pernyataan itu menanggapi pengumuman Kanselir Austria Sebastian Kurz, pada Jumat 8 Mei 2018.
Bahwa pihak berwenang akan menutup tujuh masjid dan mengusir setidaknya 40 imam. Menurut Kurz, keputusannya dilandasi kegiatan politik Islam di masjid-masjid tersebut. Segala kegiatan yang terkait dengan politik Islam dan gerakan radikal tidak akan mendapat tempat di Austria,” jelasnya. Pihak berwenang menemukan bahwa sejumlah organisasi Muslim menerima dana asing, termasuk dari Turki.
Di sebuah masjid di Wina, tim penyelidik antara lain menyasar foto-foto yang memperlihatkan kegiatan anak-anak muda yang mengenakan kemeja mirip tentara Turki dalam sebuah acara di masjid tersebut. Penutupan masjid dan pengusiran imam dari Austria langsung mendapat kecaman dari Turki yang menyebutnya sebagai bentuk Islamofobia.
Sementara itu, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengecam keras kebijakan Austria. “Mereka, di Austria, sekarang terlibat dalam perencanaan dan kalkulasi penutupan masjid-masjid kami di sana. Ke mana hal ini akan mengarah? Saya khawatir langkah yang diambil perdana menteri Austria akan kembali menggiring dunia ke perang salib-sabit,” ujarnya.
Perlu diketahui, sekitar 360.000 orang keturunan Turki menetap di Austria, termasuk sekitar 117.000 warga negara Turki. Selama beberapa tahun terakhir hubungan kedua negara memburuk, antara lain terkait dengan arus pendatang Muslim dan rencana keanggotaan Turki di Uni Eropa. (SON)
